lapor mas wapres.jpeg
Nasional

Gibran Buat "Lapor Mas Wapres", Bagaimana Nasib Layanan Aduan Era Jokowi

  • sayangnya nasib kanal hingga website era Jokowi semakin tak terurus bahkan banyak yang mengalami error.

Nasional

more
Debrinata Rizky

JAKARTA - Penguatan di bidang pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka selama 2024-2029.

Selain sering ditekankan oleh Prabowo, sektor tersebut telah tertuang dalam salah satu dari 8 misi atau Asta Cita yang dicanangkan untuk mencapai visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Demi mewujudkannya, maka kebijakan pemerintah dalam mendukung bidang pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi diyakini sebagai keharusan.

Terbaru Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meluncurkan layanan aduan masyarakat melalui "Lapor Mas Wapres". Layanan laporan di Istana Wakil Presiden dibuka pada Senin hingga Jumat, jam 08.00 hingga 14.00 WIB. Selain itu, Wapres juga memfasilitasi laporan via WhatsApp di nomor 081117042207, sebagai alternatif laporan.'

Sebelumnya digitalisasi juga digenjot mengatasi Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan meluncurkan berbagai website hingga kanal layanan untuk mempermudah masyarakat. Namun sayangnya nasib kanal hingga website era Jokowi semakin tak terurus bahkan banyak yang mengalami error.

Berikut TrenAsia.com rangkum beberapa layanan pengaduan hingga website era langsung Jokowi:

laporpresiden.org

Melalui akun pribadi twitternya, Presiden Jokowi mengumumkan kanal baru yang dinamakan laporpresiden.org pada 2015. Presiden Jokowi memberikan kesempatan kepada rakyat dari seluruh Indonesia untuk mengajukan laporan seputar permasalahan dari berbagai aspek untuk diajukan ke Presiden dan menerima tanggapan dari anggota masyakarat lainnya melalui kanal laporpresiden.org.

Pada halaman muka kanal http://www.laporpresiden.org ada sejumlah yang mendapatkan tanggapan dari rakyat, seperti masalah pecat Menpora, usulan kebijakan hukuman mati untuk koruptor, perubahan peraturan BPJS Ketenagakerjaan hingga kenaikan gaji dan pembubaran Ormas yang meresahkan masyarakat.

Namun sayangnya saat dicek kembali oleh tim TrenAsia, laman tersebut sudah tidak dapat diakses dan isinya tidak sesuai dengan fungsi yang ada.

Lapor.go.id

Lapor.go.id adalah pengelolaan pengaduan pelayanan publik di setiap organisasi penyelenggara di Indonesia belum terkelola secara efektif dan terintegrasi. Masing-masing organisasi penyelenggara mengelola pengaduan secara parsial dan tidak terkoordinir dengan baik. Akibatnya terjadi duplikasi penanganan pengaduan, atau bahkan bisa terjadi suatu pengaduan tidak ditangani oleh satupun organisasi penyelenggara, dengan alasan pengaduan bukan kewenangannya.

Oleh karena itu, untuk mencapai visi dalam good governance maka perlu untuk mengintegrasikan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik dalam satu pintu. Tujuannya, masyarakat memiliki satu saluran pengaduan secara Nasional.

Untuk itu Pemerintah Republik Indonesia membentuk Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan yaitu website www.lapor.go.id, SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three), Twitter @lapor1708 serta aplikasi mobile (Android dan iOS). 

INA Digital

Presiden RI Joko Widodo meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia yang diberi nama INA Digital’ dalam rangkaian acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 di Istana Negara, Jakarta Mei 2024. GovTech adalah lembaga yang akan bertugas menggerakkan keterpaduan layanan digital pemerintah yang selama ini tersebar di ribuan platform/aplikasi.

Presiden Jokowi mengatakan pentingnya integrasi berbagai aplikasi dan layanan digital pemerintah ke dalam portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Presiden Jokowi juga menyinggung adanya 27.000 aplikasi yang ada di lingkup pemerintah, dari pusat sampai daerah, yang perlu diintegrasikan.

INApas, INAku, dan INAgov dari INA DIGITAL saat ini sedang dalam rilis terbatas sejak 30 September 2024.