Google Pecat 28 Karyawan yang Protes Atas Kontrak Perusahaan dengan Israel

JAKARTA - Google telah memecat 28 karyawan setelah mereka melakukan protes terhadap kontrak perusahaan dengan pemerintah Israel. 

Perusahaan teknologi raksasa ini mengumumkan pada hari Kamis, 18 April 2024 bahwa mereka telah mengakhiri hubungan kerja dengan 28 karyawan setelah sebagian dari mereka turut serta dalam protes terhadap kontrak cloud perusahaan dengan pemerintah Israel.

Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh unit Alphabet Google, sejumlah kecil karyawan yang melakukan protes tersebut masuk ke beberapa lokasi kantor yang tidak ditentukan dan mengganggu pekerjaan yang sedang berlangsung.

Google menegaskan bahwa tindakan ini melanggar kebijakan perusahaan mereka yang melarang gangguan terhadap pekerjaan karyawan lain serta mencegah mereka mengakses fasilitas perusahaan. Perusahaan menyatakan bahwa perilaku seperti ini tidak dapat diterima.

Beberapa karyawan yang dipecat termasuk Ubeid, yang sebelumnya telah lulus dari bootcamp pemrograman Gaza Sky Geeks yang didanai oleh Google dan melakukan magang untuk perusahaan yang merupakan bagian dari program Google for Startups pada tahun 2020.

Baca Juga: Tanda Tangani Petisi, 600 Karyawan Google Minta Perusahaan Tak Dukung Promosi Teknologi Israel

Google telah melakukan penyelidikan internal dan mengatakan bahwa setelah menyelesaikan penyelidikan individual, mereka memutuskan untuk memecat 28 karyawan yang terlibat dalam protes tersebut. Perusahaan juga menyatakan bahwa mereka akan terus menyelidiki serta mengambil tindakan yang diperlukan.

Para pekerja Google yang terafiliasi dengan kampanye No Tech for Apartheid mengecam tindakan pemecatan tersebut sebagai bentuk balasan yang tidak adil. Mereka menyatakan bahwa beberapa karyawan yang tidak langsung terlibat dalam protes juga ikut dipecat oleh Google.

Untuk diketahui, Google berbagi kontrak cloud (dikenal sebagai Nimbus) dengan Amazon, dan kontrak tersebut telah menjadi bahan perdebatan di antara tenaga kerja raksasa teknologi tersebut sejak ditandatangani pada tahun 2021. Perdebatan terjadi karena para pengunjuk rasa ingin Google menarik diri dari kontrak.

Kontrak Nimbus memberikan layanan kepada seluruh pemerintahan Israel dan melarang Google dan Amazon menolak memberikan layanan kepada bagian-bagian tertentu dari pemerintahan.

Hal ini meningkatkan kekhawatiran di antara beberapa karyawan bahwa pekerjaan mereka dapat digunakan untuk tujuan militer. 

Meski begitu, perusahaan telah menegaskan bahwa kontrak dengan pemerintah Israel, Proyek Nimbus, tidak ditujukan untuk beban kerja yang sangat sensitif, terklasifikasi, atau militer yang relevan untuk senjata atau layanan intelijen.

Protes terhadap kebijakan Google bukanlah hal baru. Pada tahun 2018, para pekerja berhasil menekan perusahaan untuk menunda kontrak dengan militer AS, Proyek Maven, yang bertujuan untuk menganalisis gambar drone udara dengan potensi aplikasi dalam peperangan.