<p>Kawasan pelabuhan Ambon/Tangkapan layar Info Pagi</p>
Nasional

Groundbreaking November 2021, 4 Menteri Kembali Bicarakan New Port dan Lumbung Ikan Nasional

  • Empat menteri membahas kelanjutan proyek pembangunan Ambon New Port dan Lumbung Ikan Nasional untuk memperkuat koordinasi antarlembaga menjelang groundbreaking November 2021.
Nasional
more
Daniel Deha

Daniel Deha

Author

JAKARTA - Empat menteri Joko Widodo membahas kelanjutan proyek pembangunan Ambon New Port dan Lumbung Ikan Nasional untuk memperkuat koordinasi antarlembaga menjelang groundbreaking November 2021. Proyek ini digarap dengan kontrak Rp5 triliun dengan target pendapatan hingga Rp3,71 triliun.

Keempat menteri yang terlibat dalam pembahasan lanjutan proyek tersebut yakni Menteri Investasi/Kepala BPKM Bahlil Lahladalia, Menteri Kelautan dan Perikanan Trenggono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri BUMN Erick Thohir. Rapat digelar Jumat, 27 Agustus.

Bahlil mengatakan, potensi sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia sangat besar dan memiliki nilai tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut dia, kepentingan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan harus mendapat perhatian serius dan tata kelola yang maksimal dari pemerintah.

"Nantinya, Ambon New Port ini akan dijadikan sebagai pintu gerbang ekspor produk perikanan yang dihasilkan dari kawasan Lumbung Ikan Nasional (LIN)," ujarnya, dikutip Selasa, 31 Agustus 2021.

Kesepakatan KKP dan Kemenhub

Pada Juni lalu, KKP bersama Kemenhub menyepakati Nota Kesepahaman (MoU) tentang Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) Pembangunan Pelabuhan Laut dan Pelabuhan Perikanan Terintegrasi di Provinsi Maluku dalam Rangka Mewujudkan Maluku Lumbung Ikan Nasional.

Untuk diketahui, Provinsi Maluku memang menjadi salah satu daerah penghasil ikan terbesar di Indonesia.

MoU tersebut menjadi sebagai landasan kerja sama bagi KKP dan Kemenhub dalam rangka memberikan dukungan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan PJPK untuk pembangunan pelabuhan laut dan pelabuhan ikan terintegrasi, infrastruktur pendukung, serta dukungan teknis dan nonteknis lainnya di Provinsi Maluku.

Trenggono mengatakan akan bekerja keras dalam mewujudkan pembangunan program Maluku Lumbung Ikan Nasional. Dengan adanya ekosistem ekonomi perikanan dari hulu ke hilir di dalamnya, dia yakin dapat menggerakkan perekonomian masyarakat di Maluku dan perekonomian nasional.

Dia menjelaskan, KKP berperan mewujudkan tatanan Kepelabuhan Perikanan Nasional yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi, dan mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan perikanan di Indonesia.

Sementara, Kemenhub mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi, termasuk mewujudkan Tatanan Kepelabuhan Nasional yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi, dan berdaya saing global untuk menunjang pembangunan pelabuhan laut.

"Pada prinsipnya KKP yang tugasnya menjaga sektor kelautan dan perikanan nasional. Ini adalah bagian turunan dari program UU Cipta Kerja untuk menciptakan lapangan kerja dan menumbuhkan ekonomi di wilayah Timur," kata Trenggono dikutip dari situs resmi KKP.

Dia menambahkan, KKP maupun Kemenhub selanjutnya akan mengembangkan Pelabuhan Laut dan Pelabuhan Perikanan milik masing-masing di Provinsi Maluku, menjadi Pelabuhan Ambon Baru yang mengusung konsep pelabuhan terintegrasi serta memiliki fungsi pelayanan antara lain untuk terminal peti kemas internasional dan domestik, terminal roro, pelabuhan perikanan, pasar ikan bertaraf internasional, kawasan industri logistik, terminal LNG dan/atau pembangkit listrik.

Target PNBP Rp3,71 Triliun

Dia menambahkan, KKP menargetkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari aktivitas perikanan pada program Lumbung Ikan Nasional di Maluku mencapai Rp3,71 triliun. Potensi penyerapan tenaga kerja untuk industri perikanan pun cukup banyak diperkirakan lebih 5.500 orang.

"Apabila ini kita implementasikan akan ada penerimaan negara sekitar Rp3,7 triliun per tahun dari WPP 718. Jadi artinya LIN ini sangat proven," katanya dalam rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pada bulan Juli lalu.

Dia mengatakan, KKP juga sudah merancang mekanisme penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718 yang termasuk dalam area Lumbung Ikan Nasional.

Dimana jumlah tangkapan akan berbasis pada kuota dan kapal-kapal penangkap harus mendaratkan hasil tangkapan di pelabuhan yang sudah ditentukan KKP.

Ada delapan pelabuhan perikanan di sekitaran WPPNRI 718 yang akan mendukung peran Ambon New Port sebagai pelabuhan utama terintegrasi.

Sementara untuk pemenuhan pasar domestik, akan disiapkan kapal kontainer berpendingin sebagai pengakut hasil perikanan dari pelabuhan-pelabuhan yang ada di sekitaran LIN menuju wilayah tujuan. Skema ini juga untuk mendukung program tol laut yang digaungkan pemerintah.

"Suplai domestik harus diangkut menggunakan kontainer dingin, sehingga program pemerintah untuk menjalankan tol laut bisa berjalan dengan baik," katanya.

Dia menambahkan, untuk memastikan skema tersebut berjalan dengan baik, KKP akan memperkuat sistem pengendalian dan pengawasan ruang laut dengan menggunakan teknologi berbasis satelit.

Sistem ini tidak sebatas memantau pergerakan kapal penangkap ikan pengguna VMS maupun yang tidak, tapi juga dapat memonitoring stok ikan, tumpahan minyak, kondisi terumbu karang, kawasan budidaya udang dan rumput laut, hingga memantau kawasan-kawasan pesisir yang terintegrasi.

Groundbreaking November 2021

Sementara itu, Budi Karya menyebut bahwa rencana groundbreaking proyek Ambon New Port dan LIN akan dilaksanakan pada bulan November mendatang dan ditargetkan akan selesai pada akhir 2023.

Dengan adanya pembangunan pelabuhan ini diharapkan Ambon akan menjadi sentra kegiatan perikanan wilayah timur Indonesia.

"Ini menjadi sentra dan mendapatkan devisa yang jauh lebih besar. Semoga kerja sama ini bisa memberikan satu manfaat yang besar bagi bangsa," ungkap Budi Karya.

Budi Karya menjelaskan, investasi proyek pembangunan sentra lumbung ikan nasional di Ambon senilai Rp5 triliun dan akan digarap dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Dia mengatakan, pemerintah akan melakukan pembebasan lahan 200 hektare sebelum membangun infrastruktur dasar.

"Dan setelah itu pemerintah lakukan lelang KPBU yang investasinya kurang lebih Rp5 triliun, tahap awal Rp1,3 triliun," papar Budi Karya belum lama ini.*