Gubernur Jateng Memerintahkan Sekolah Negeri Tidak Lagi Tahan Ijazah

JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta kepada institusi pendidikan wilayah Jateng untuk tidak lagi menahan ijazah siswa, baik itu atas dasar tunggakan pembayaran atau alasan lainnya. 

Pria yang akrab disapa Ganjar ini menyampaikannya saat menghadiri Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) IPeKB di Gelanggang Olahraga (GOR) Tri Sanja, Slawi, Kabupaten Tegal. Menurutnya, sangat tidak etis jika istilah tunggakan pembayaran terjadi pada sekolah negeri.

“Yang biasanya punya problem (menahan ijazah), suruh kirim ke kita, dan nanti kalau ada kita urus. Apakah itu negeri atau swasta,” tegas Ganjar dalam keterangan resmi Pemprov Jateng dikutip TrenAsia.com, Kamis, 27 Juli 2023.  

• Penerapan ESG akan Pengaruhi Nilai Saham dan Meningkatkan Kepercayaan Investor
• Kasus Korupsi Basarnas, KPK Kembali Tangkap 2 Orang
• Terlibat Insider Trading, Pemilik Tottenham Hotspurs Joe Lewis Didakwa Pengadilan AS

Pria berusia 54 tahun itu juga mengatakan bahwa sekolah negeri dipastikan tidak ada yang melakukan penahanan ijazah siswa yang telah dinyatakan lulus. Jika masih ada, ia meminta untuk secepatnya diurus dan dua hari harus beres. 

“Kalau sekolah negeri saya pastikan beres besok pagi,” lanjutnya.

Politikus berambut putih itu berpendapat bahwa sejatinya tidak elok jika ada istilah tunggakan pembayaran pada sekolah negeri. Pasalnya, sekolah tersebut notabene dikelola oleh pemerintah. 

“Kalau di negeri kita pastikan kalau tertahan, besok pagi keluar. Kalau ada alasan tunggakan, maka kita selesaikan karena di negeri tunggakan tidak berlaku,” terang Ganjar.

Ganjar juga akan mengupayakan hal tersebut di sekolah swasta. Namun demikian, pihaknya akan melakukan koordinasi dan negosiasi jika ada tunggakan pembayaran siswa terkait penahanan ijazah.   

“Kalau swasta, kita mesti negosiasi sama sekolahannya dulu. Kalau di swasta harus bicara dengan sekolah dan yayasan,” imbuhnya.

Gubernur Jateng dua periode itu juga berkomitmen untuk menutup kesempatan perilaku pungutan liar (pungli) di sekolah baik itu secara disengaja ataupun disamarkan melalui bentuk apapun. 

“Pasti kita klarifikasi dan verifikasi, benar atau tidak. Kalau benar (melakukan pungli) kita kasih sanksi,” jelas Ganjar.

Keseriusan Ganjar tersebut, telah dibuktikan dengan ketegasannya dalam mengambil sikap, saat menemukan sekolah kedapatan melakukan pungli. Selain itu, pihaknya telah membuka aduan bagi siswa dan masyarakat jika melihat kejadian pungli.