Gubernur Kepri Berjuang Wujudkan Proyek Depo Minyak Terbesar di Asia Tenggara

JAKARTA. Lebih dari tujuh tahun proyek depo minyak milik Sinopec, Tiongkok, mangkrak di kawasan industri Westpoint Maritime Industrial Park, Batam. Padahal ketika groundbreaking pembangunan proyek ini dilakukan pada 10 Oktober 2012, terpancang sejumlah ambisi besar.

Dengan nilai investasi sekitar USD 841 juta, depo minyak di Batam berkapasitas 16 juta matrik ton ini akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Sebelumnya sudah ada depo minyak Pangerang di Johor Bahru Malaysia  berkapasitas 13 juta metrik ton sebagai yang terbesar di kawasan ini.

Gubernur Kepulauan Riau M Sani dan Duta Besar China Lu Jianchao kala itu meresmikan groundbreaking proyek itu. Depo itu akan dibangun di lahan 80 hektare. Semua perizinan dan lahan pun telah siap. Bahkan kini status kawasan industri itu telah menjadi Kawasan Investasi Langsung Kontruksi (KLIK). Sebuah status yang diberikan BKPM sebagai kawasan industri prioritas untuk menarik investasi.

Sayangnya, setelah tujuh tahun berlalu, proyek yang disebut-sebut sebagai bagian dari one belt one road yang digagas Tiongkok itu, tak kunjung dibangun. Kini setelah proyek itu tak jelas nasibnya, Plt Gubernur  Kepulauan Riau (Kepri) H. Isdianto berinisiatif untuk mewujudkannya.

Sejumlah langkah ditempuh adik mendiang Gubernur Kepri Muhammad Sani itu. Isdianto pun berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo agar ikut membantu diplomasi dengan Sinopec agar segera membangun proyek prestisius itu.

Dalam suratnya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) tertanggal 7 Januari 2020 itu, Isdianto menyampaikan bahwa pembangunan depo minyak di kawasan Westpoint Maritime Industrial Park itu akan mendorong terciptanya lapangan kerja serta memberikan dampak positif bagi perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di kota Batam.

“Kami mengharapkan kiranya pembangunan depo minyak yang telah tertunda tersebut dapat segera direalisasikan. Pihak perusahaan juga telah memperoleh izin-izin sesuai dengan ketentuan perturan perundangan yang berlaku dan merupakan salah satu Kawasan langsung Investasi Konstruksi (KLIK) yang telah ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),” ujar Isdianto dalam suratnya.

Mengacu pada rencana awal, dengan investasi  mencapai USD 841 juta atau sekitar Rp 11,77 triliun (kurs Rp 14.000/USD), tentu uang yang akan beredar di Batam menjadi sangat besar. Ini akan menjadi nilai tambah bagi Kepri yang sedang giat mendorong perekonomiannya.

“Realisasi pembangunan depo minyak milik investor seperti Sinopec dari Tiongkok itu akan berdampak luas terhadap minat investor lainnya. Kami minta Sinopec segera untuk membangun Depo minyak yg terlantar sejak 2012 ” tegas Isdianto.

Pemilik  proyek pembangunan depo minyak adalah PT West Point Terminal (WPT), perusahaan joint venture antara PT Mas Capital Trust dan Sinomart KTS Development Limited. Sinomart yang menguasai 95 persen saham di WPT, merupakan anak usaha dari Sinopec, perusahaan BUMN asal Tiongkok.

PT West Point Terminal merupakan joint venture antara PT Mas Caputal Trust (MCT), entitas perusahaan lokal di Batam dengan Sinomart KTS Development Limited (Sinomart), anak usaha dari Sinopec, sebuah BUMN asal Tiongkok.

Proyek strategis ini juga sudah mendapatkan dukungan dari pemerintah Tiongkok lewat persetujuan dari National Development and Reform Comission (NDRC) Tiongkok terhadap Sinopec

Surat Gubernur Kepri ini juga ditembuskan ke sejumlah menteri di kabinet maju. Diantaranya menko Kemaritiman dan Investasi, menko perekonomian dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Syamsul Bahrum, sekretaris percepatan investasi pemerintah daerah Kepri membenarkan adanya surat yang dikirimkan Gubernur Kepri kepada Presiden Jokowi itu. Menurutnya, surat terkait permintaan dukungan pemerintah pusat itu merupakan bagian dari upaya pemerintah Kepri untuk menyelesaikan proyek-proyek investasi yang mangkrak.

Pemerintah Kepri berharap dukungan presiden dan pemerintah pusat akan mendorong investor seperti Sinopec untuk  segera menjalankan rencana investasinya. Apalagi posisi Batam sebagai salah satu wilayah tujuan investasi dan parameter keberhasilan investasi di Indonesia.

“Dukungan Presiden Jokowi sangat penting mengingat investasi ini juga melibatkan investor asing. Berkembangnya investasi di Batam tentu juga akan sangat positif bagi ekonomi nasional,” ujarnya.