Gugatan Kemenkeu Ditolak, Dokumen Audit BPJS Wajib Dibuka

JAKARTA—Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak gugatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait akses publik atas dokumen hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam program Jaminan Kesejatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan.

Dengan demikian, Kemenkeu wajib membuka laporan audit BPKP terkait JKN-BPJS kepada publik. Hal itu diketahui dalam unggahan di Instagram Indonesia Corruption Watch (ICW) @sahabaticw, Jumat 16 Juni 2023. “Kita menang! Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan hasil audit BPKP terkait JKN-BPJS merupakan informasi yang terbuka untuk publik,” demikian keterangan ICW.

Diketahui, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengajukan banding ke PTUN Jakarta dengan nomor perkara 47/G/KI/2023/PTUN.JKT pada 8 Februari 2023. Langkah itu seiring hasil putusan Komisi Informasi Publik (KIP) yang mengabulkan sebagian permohonan ICW. Lembaga antikorupsi itu diketahui meminta agar hasil pemeriksaan atau audit program Program JKN oleh BPJS.

• Profil Andika Perkasa, Sosok yang Sempat Dirumorkan jadi Komut PTBA
• Kekayaan Andika Perkasa, Mantan Panglima TNI yang Punya Tabungan Rp131 Miliar
• Sektor Riil Nasional Bakal Kecipratan Berkah Kebijakan the Fed

Putusan PTUN tersebut menuntaskan perjuangan ICW untuk mendorong keterbukaan informasi terkait JKN-BPJS selama tiga tahun terakhir. Sebagai informasi, ICW sudah meminta informasi hasil audit JKN pada Kemenkeu sejak 7 Mei 2020. 

UU KIP Belum Bertaji

Pada 16 Januari 2023, ICW sejatinya meraih kemenangan atas sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat (KIP). Hal itu tercantum dalam putusan KIP nomor 016/VII/KIP-PS-A/2020. Namun hal itu tak membuat ICW berhasil memperoleh salinan hasil audit program JKN yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas permintaan Kemenkeu.

• Injourney Ajukan PMN, Ingin Sehatkan Keuangan Hingga Hapus Event WSBK dari Mandalika
• Industri Unggas RI Masih Diselimuti Awan Hitam
• IHSG Ditutup Melemah, Emiten Suami Puan Maharani (RAJA) ARB

Sengketa informasi berlanjut ke PTUN karena Kemenkeu keberatan atas putusan KIP sebelum akhirnya PTUN menolak keberatan tersebut. ICW sendiri menyayangkan panjangnya waktu dalam memohon informasi. “Sikap pemerintah yang bersikeras menutup informasi dari publik tanpa alasan memadai adalah ironis di tengah era keterbukaan informasi,” ujar Divisi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi ICW, Almas Sjafrina. 

UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sendiri telah berusia 15 tahun. Namun upaya publik mendapat informasi cenderung mendapatkan rintangan berliku. Warga seringkali berhadapan dengan berbagai tantangan, mulai dari panjangnya masa tunggu respon badan publik atas permohonan informasi, sikap badan publik yang tertutup, hingga proses penyelesaian sengketa yang terlampau panjang.