Gugatan PKPU oleh MYIA Ditolak, Garuda Fokus Restrukturisasi Utang

JAKARTA- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak gugatan perkara tuntutan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang diajukan oleh My Indo Airlines (MYIA) selaku kreditur.

Menanggapi keputusan itu, Garuda menyatakan akan tetap fokus pada upaya restrukturisasi kewajiban usaha dan operasinya.

"Selanjutnya Garuda akan tetap berfokus pada upaya restrukturisasi kewajiban usaha dan operasinya, serta menjamin operasi penerbangan untuk angkutan penumpang dan kargo berjalan normal," demikian tertulis dalam rilis Garuda Indonesia  Kamis 21 Oktober 2021.

• Usai Kim Jong un Pamer Rudal, Amerika Ajak Korea Utara Bertemu
• Penjualan Melejit Selama WFH, Metrodata Electronics (MTDL) Raih Kenaikan Laba 63 Persen
• XL Axiata (EXCL) Lunasi Obligasi dan Sukuk Rp868,31 Miliar

Seperti diketahui, My Indo Airlines memasukkan gugatan ke PN Jakarta Pusat pada Jumat, 9 Juli 2021, dengan registrasi perkara Nomor: 289/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. MYIA mengajukan gugatan karena Garuda Indonesia menunggak pembayaran sejumlah kewajiban kepada perusahaan.

My Indo mengajukan PKPU terhadap Garuda Indonesia atas klaim kurang dari 700.539 dolar AS yang terkait dengan kesepakatan kargo 2019. Dalam menghadapi permohonan PKPU ini, emiten berkode saham GIAA telah menunjuk kuasa hukum dari Kantor Advokat Assegaf Hamzah & Partners.

Berdasarkan salinan berkas gugatan yang diperoleh permohonan PKPU tersebut diajukan oleh Direktur Utama My Indo Airlines Mohamed Yunos bin Mohamed Ishak dan Direktur My Indo Airlines M. Ridwan.

Hubungan bisnis My Indo dengan Garuda selaku Termohon awal mulanya terjalin berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Kapasitas Kargo sejak Januari 2019.

Pemohon selaku pemberi sewa, sedangkan Termohon sebagai penyewa atas satu unit pesawat Boeing B737-300 freighter.