<p>Suasana ruas jalan ibukota saat pemberlakuan kembali PSBB di Jalan Sudirman, Jakarta, Senin, 14 September 2020. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan menerapkan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid dua atau PSBB pengetatan, yang berlaku selama dua pekan mulai Senin, 14 September 2020 hingga 27 September 2020. Penerapan PSBB itu mengacu pada Pergub Nomor 88 Tahun 2020 terkait perubahan Pergub Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia</p>
Nasional & Dunia

Habis PSBB Terbitlah PSBM, Mana yang Lebih Efektif?

  • JAKARTA – Serial pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang berlarut-larut banyak dikiritik karena tidak efektif. Tak habis akal, pemerintah kemudian mengeluarkan konsep anyar yakni pembatasan sosial  berskala mikro (PSBM). Presiden Joko Widodo mengklaim PSBM lebih efektif mengentikan penularan sekaligus meminimalisasi risiko kerugian ekonomi. “Maksudnya pak Presiden adalah kebijakan PSBB yang dilaksanakan di tingkat yang kecil, […]

Nasional & Dunia
Ananda Astri Dianka

Ananda Astri Dianka

Author

JAKARTA – Serial pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang berlarut-larut banyak dikiritik karena tidak efektif. Tak habis akal, pemerintah kemudian mengeluarkan konsep anyar yakni pembatasan sosial  berskala mikro (PSBM).

Presiden Joko Widodo mengklaim PSBM lebih efektif mengentikan penularan sekaligus meminimalisasi risiko kerugian ekonomi.

“Maksudnya pak Presiden adalah kebijakan PSBB yang dilaksanakan di tingkat yang kecil, seperti kecamatan dan kelurahan,” kata juru bicara pemerintah dari Satgas COVID-19, Wiku Adisasmito dalam konfernsi pers, Kamis, 1 Oktober 2020.

Menurut Wiku, konsep ini terbukti berhasil diterapkan di beberapa wilayah di Jawa Barat. Di mana pengendalian hanya fokus pada pengendalian mobilitas penduduk di tempat ditemukannya kasus positif COVID-19.

Kongkretnya, pemerintah daerah setempat dapat menerapkan PSBM di tingkat desa, kampung, RW/RW, kantor atau pondok pesantren.

“Agar kita bisa fokus menangani pada tingkat yang lebih kecil lagi di mana kasus itu berada.”

Dengan pembatasan pada ruang gerak yang lebih kecil, maka diharapkan dapat mengurangi tersendatnya laju perekonomian. Pasalnya, sejak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem darurat, sejumlah indikator makro ekonomi kembali merespons negatif.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menuding penerapan PSBB jilid II membuat Purchasing Managers Indeks (PMI) Indonesia kembali merosot. PMI tercatat turun hampir empat poin dari 50,8 pada bulan Agustus, menjadi 47,2 pada September 2020.

Menperin mengungkapkan, kebijakan PSBB yang ketat di DKI Jakarta serta perpanjangan PSBB di Jawa Barat dan Banten membuat kegiatan ekonomi masyarakat menjadi melambat.

“Efek pembatasan yang dilakukan tersebut akan sangat terasa terhadap nasional karena perputaran uang paling besar dari kawasan Jabodetabek,” ungkapnya.