Habiskan Rp46,5 T, Prabowo Minta Perjalanan Dinas Luar Negeri Distop

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas untuk meningkatkan efisiensi anggaran negara dengan memerintahkan menteri dan pemimpin daerah untuk menahan diri dari perjalanan dinas luar negeri selama lima tahun masa pemerintahannya. Langkah ini bertujuan mengalihkan dana perjalanan ke program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat.

"Tolonglah, ya, para menteri, puasa dulu, puasanya 5 tahun, kalau 5 tahun kita hemat 1,5 miliar dolar AS dari perjalanan saja," tegas Prabowo saat membuka Sidang Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu, 4 Desember 2024.

Perjalanan dinas luar negeri pemerintah selama ini tercatat menghabiskan anggaran negara sebesar Rp46,5 triliun setiap tahunnya, yang setara dengan sekitar US$3 miliar. Anggaran besar ini mencakup berbagai kegiatan diplomatik dan keperluan lainnya yang dibiayai negara.

Prabowo Subianto menilai bahwa jika pengeluaran ini dapat dipotong hingga 50 persen, negara berpotensi menghemat sekitar Rp15 triliun per tahun. Dana yang berhasil dihemat ini, menurut Prabowo, bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur vital, seperti bendungan, irigasi, dan sekolah.

Selain itu, dana tersebut juga dapat digunakan untuk mendukung program makan bergizi gratis bagi anak-anak, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

• Balik Arah, Bahlil Beri Sinyal Ojol Dapat Subsidi BBM
• Kata Analis Soal IHSG Sesi Pertama Menguat 1,49 Persen, BBNI Pimpin Penguatan Saham Big Banks
• Darurat Militer Membekukan Konser K-Pop, Jumpa Penggemar, dan Produksi Drama

"Rp15 triliun itu berapa bendungan, berapa irigasi, berapa SD bisa kita perbaiki, berapa anak sekolah bisa kita kasih makan," tambah Prabowo.

Selain perjalanan dinas, Prabowo juga menginstruksikan agar anggaran kegiatan seremonial, selebrasi, atau perayaan besar-besaran diminimalkan. Ia meminta dana tersebut dialokasikan untuk program langsung yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Tidak hanya untuk menteri, Presiden juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran di tingkat daerah. Ia meminta gubernur, bupati, dan wali kota untuk mengurangi anggaran kegiatan yang kurang produktif, seperti seminar atau rapat formal yang seringkali tidak menghasilkan dampak nyata.

Prabowo menginginkan pemimpin daerah fokus pada pengeluaran yang bersifat langsung membantu masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur kecil, penyediaan layanan kesehatan, atau subsidi pangan.

• Balik Arah, Bahlil Beri Sinyal Ojol Dapat Subsidi BBM
• Kata Analis Soal IHSG Sesi Pertama Menguat 1,49 Persen, BBNI Pimpin Penguatan Saham Big Banks
• Darurat Militer Membekukan Konser K-Pop, Jumpa Penggemar, dan Produksi Drama

"Jadi saya mohon juga para gubernur terpilih, bupati terpilih, ketat, efisien, kurangi yang bersifat, tidak, kritis. Kritis untuk kepentingan rakyat, kritis kepentingan langsung. Tidak usah terlalu banyak seminar, kita sudah tahu kesulitan rakyat, sudah tahu," pungkas Prabowo.

Langkah ini menjadi sinyal kuat dari pemerintah pusat bahwa efisiensi anggaran adalah prioritas utama untuk mendukung pembangunan yang lebih merata. Dengan semangat penghematan, Presiden Prabowo berharap rakyat bisa merasakan dampak positif dari pengelolaan anggaran yang lebih bertanggung jawab.