Hadapi Tantangan Fiskal, Kolombia Harus Pangkas Pengeluaran US$5,7 M di 2024

JAKARTA - Kolombia perlu memangkas pengeluaran pada tahun 2024 sebesar 23 triliun peso, sekitar US$5,75 miliar, untuk mematuhi aturan fiskalnya. Hal ini terjadi di tengah ketidakpastian apakah beberapa aliran pendapatan akan terwujud atau dibatalkan.

Komite Aturan Fiskal Otonomi Independen (CARF) mengatakan dalam sebuah pernyataan, negara tersebut akan memenuhi aturan fiskalnya—sebuah tindakan tahun 2011 yang memberlakukan batasan kebijakan untuk memblokir kemerosotan keuangan publik, dengan defisit sebesar 4,4% dari produk domestik bruto pada tahun 2023.

Komite menyatakan terdapat risiko untuk tahun depan. “Pembayaran sekitar 15 triliun peso, sekitar US$3,75 miliar, dimenangkan oleh negara dalam kasus pengadilan terhadap perusahaan dan individu diragukan,” kata komite tersebut, dikutip dari Reuters, Rabu, 6 Desember 2023.

• Filipina Uji Coba Kredit Karbon untuk Akhiri Pembangkit Baru Bara
• Pertamina Geothermal (PGEO) Proyeksikan Panas Bumi Sumbang 16% Dekarbonisasi Indonesia
• Saham Petrosea (PTRO) Menguat Usai Orang Kepercayaan Prajogo Pangestu jadi Komisaris-Direksi

Pendapatan yang direncanakan sekitar US$1,7 miliar, termasuk dalam reformasi pajak yang didukung oleh pemerintah Presiden sayap kiri Gustavo Petro, tidak akan terwujud. Itu setelah Mahkamah Konstitusi bulan lalu mencabut larangan perusahaan ekstraktif mengurangi royalti dari penghasilan kena pajak mereka.

Komite tersebut menambahkan, risikonya akan membawa defisit fiskal 2024 dari 74,1 triliun peso yang diprediksi oleh pemerintah dalam target fiskal pertengahan tahun menjadi 85,7 triliun peso, sekitar 5,1% dari PDB.

“Biaya kesehatan, tekanan inflasi, dan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan energi juga akan menekan kas pemerintah,” sambung komite tersebut. Dalam skenario yang mengkhawatirkan, utang bersih dapat meningkat antara dua hingga empat poin persentase dari PDB.

• 7 Konsekuensi Negatif Terlalu Menekan Anak untuk Sukses , Orang Tua Wajib Tahu
• Punya Bukti Kuat, KPK Siap Lawan Praperadilan Eddy Hiariej
• Perdalam Relasi Antar Negara, Hanwha Life Jalin Kerja Sama dengan Korea Tourism Organization (KTO)

“Lebih banyak utang memberi tekanan pada premi risiko negara dan menjauhkan keuangan publik dari tujuan konsolidasi fiskal yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan fiskal jangka menengah,” kata komite tersebut.

Petro bulan lalu mengatakan negara tidak boleh mempertahankan aturan fiskal untuk meningkatkan investasi publik dan mendorong pemulihan ekonomi, meskipun dia mengakui keputusan seperti itu harus dibuat oleh Kongres.