Hak Paten Indonesia Sangat Sedikit, Wapres Dorong Peningkatan Alokasi GERD

JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong peningkatan alokasi pengeluaran domestik bruto untuk penelitian dan pengembangan atau gross expenditure on research and development (GERD). Hal itu guna memperbanyak hak paten Indonesia yang hingga kini masih sangat sedikit dibandingkan negara lain.

Pada tahun 2020 jumlah paten di Indonesia hanya 1.309, sementara itu jumlah paten di Brasil pada tahun yang sama mencapai 5.280, India 23.141, Amerika Serikat 269.586, dan China bahkan telah mencapai 1.344.817 aplikasi paten data dari World Intellectual Property Organization 2021.

"Berdasarkan data UNESCO Institute for Statistics tahun 2018, GERD Indonesia hanya 0,23 persen pada 2018," katanya dalam Indonesia Economic Outlook 2022 National Seminar, Senin, 7 Februari 2022.

Adapun, GERD resmi diluncurkan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir di Gedung Balai Kartini, Jakarta, pada Oktober 2017.

• Bank BTN Raup Laba Bersih Rp2,37 Triliun, Melesat 48 Persen Sepanjang 2021
• Perluas Digitalisasi, ASDP Terapkan Pembayaran Cashless di 17 Pelabuhan Penyeberangan pada 2022
• Adhi Persada Gedung Jadi Kontraktor Proyek Cibinong City Mall 2 dan Hotel Harris

GERD dirilis sebagai salah satu langkah memajukan bangsa dalam peningkatan daya saing di era modern dan didukung oleh kapasitas dan kompetensi riset yang memadai oleh putra-putri Indonesia.

Ma'ruf menyebut minimnya pendanaan GERD menyebabkan inovasi belum menjadi praktik keseharian dalam banyak lapangan kehidupan. 

Akibatnya, Indonesia pun hanya memiliki sedikit tenaga peneliti, khususnya di lingkungan institusi pendidikan dan riset yang menjadi jangkar ekonomi yang akan memimpin dan mendorong inovasi.

Data UNESCO Institute for Statistics 2016-2018 menunjukkan jumlah peneliti di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan negara lain. 

Jumlah peneliti setara penuh waktu per satu juta penduduk di Indonesia hanya sebanyak 216 pada tahun 2018, sedangkan China dan Rusia jumlah penelitinya masing-masing berurutan sebanyak 1.307 dan 2.784 per satu juta penduduk pada tahun 2018.

"Pemerintah sangat menyadari pentingnya pembangunan berbasis teknologi, sehingga seluruh sumber daya, kebijakan, anggaran, dan pelaksanaan pembangunan dikerahkan untuk memastikan agar peningkatan mutu SDM terus terjadi," pungkas Ma'ruf.

Dia menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar pembangunan dapat terus berjalan dan tidak tertinggal.

"Peningkatan keterampilan digerakkan, salah satunya lewat Kartu Prakerja dan BLK Komunitas, penyediaan dana abadi riset, beasiswa mahasiswa di dalam dan luar negeri dinaikkan, juga pertukaran pelajar, fasilitas digitalisasi misalnya pembangunan serat optik, dan masih banyak lagi," ujarnya.

Dia pun berpesan kepada generasi muda, terutama mahasiswa agar bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan baik sehingga bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa pencipta bukan pengekor.

Sejalan dengan kualitas SDM, inovasi menjadi satu-satunya kesempatan terbaik untuk memitigasi perubahan.

"Gunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai untuk menciptakan inovasi tiada henti," pesan Ma'ruf.

Selain itu, kata dia, mahasiswa juga harus dibekali kemampuan diri dengan kapasitas kewirausahaan untuk membiakkan produk dan lapangan kerja yang lebih luas.

"Jangan lupa pula untuk terus membekali diri dengan akhlak yang mulia (akhlakul karimah) agar ilmu pengetahuan menjadi sumber keberkahan," ungkapnya.