Hakim MK Ungkap Pemilu 2024 Mendapat Sorotan Dunia

JAKARTA - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menyatakan, pemilu tahun 2024 menarik perhatian dunia lantaran beragam polemiknya.

Dia mengungkapkan hal tersebut secara langsung di hadapan para menteri yang hadir untuk memberikan keterangan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi pada Jumat, 5 April 2024. 

“Sidang Mahkamah Konstitusi itu mendapat perhatian publik yang sangat luar biasa,tidak saja di nasional tapi juga internasional,” kata Arief.

• Industri K-Pop Makin Moncer, BPM Entertainment Bakal Debutkan Grup Baru BADVILLAIN
• Tradisi Malam Selawe: Antusiasme Menyambut Lailatul Qadar di Gresik
• Menang Program Lucky Draw dari UOB, Pemuda Ini Dapat Mobil MINI PS Bespoke Edition

Bahkan, ia juga mengatakan, hakim MK dari negara lain sempat menanyakan secara langsung mengenai sidang sengketa pemilu yang diduga melibatkan pemerintah.

“Saya pada waktu terakhir ditugaskan kepada mahkamah konstitusi ke Venice (Italia) itu ada pertemuan biro MK sedunia, saya hadir di sana para ketua asosiasi MK yang hadir di situ dari seluruh dunia mewakili benua-benua menanyakan kepada saya mengenai pilpres dan pileg di Indonesia,” tuturnya.

Arief juga menjelaskan, ini bukanlah sidang pleno kasus sengketa pilpres dan pileg pertama kali baginya. Ia bahkan telah memiliki pengalaman menangani sengketa pilpres selama 3 periode pemilihan.

Lebih Menarik Perhatian

Dia juga mewajarkan mengapa sidang sengketa pemilu tahun ini lebih menarik perhatian publik, karena berbagai kontroversi mulai dari pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi hingga dugaan cawe-cawe/campur tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Arief menambahkan, hal ini telah menarik perhatian luas dan menjadi dalil oleh pemohon dalam sengketa Pilpres, yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

“Pilpres kali ini lebih hiruk pikuk, pilpres kali ini diikuti dengan beberapa hal yang sangat spesifik yang berbeda dengan Pilpres 2014 dan Pilpres 2019,” kata Arief.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengatakan, sidang sengketa hasil Pilpres menjadi perhatian publik yang luar biasa. “Tidak hanya di nasional, tapi juga di internasional,” ujar dia.

“Ada pelanggaran etik yang dilakukan di MK di lakukan di KPU dan banyak lagi yang menyebabkan hiruk pikuk itu. Nah yang terutama mendapat perhatian yang sangat luas dan kemudian didalilkan oleh pemohon itu cawe-cawenya kepala negara,” papar dia.

• Shinta Damayanti Resmi Dilantik jadi Wakil Kepala SKK Migas
• Belajar dari EXchange 3: Cara Memperlakukan Pasangan dengan Lebih Bijak
• Bill Gates Nyesel Karena Gila Kerja dan Tidak Pernah Liburan Saat Masih Muda

Dalam sidang sengketa hasil Pilpres kali ini, empat menteri kabinet Presiden Jokowi hadir. Mereka adalah Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Keempatnya dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memberikan bukti terkait klaim dari kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. yang menyatakan adanya cawe-cawe Presiden Jokowi, salah satunya melalui pemberian bantuan sosial (bansos), untuk memenangkan Pasangan Calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.