Hampir 1.000 Paket Proyek Infrastruktur Jokowi Senilai Rp12,5 Triliun Siap Digarap

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyaksikan penandatanganan kontrak 982 paket pekerjaan proyek infrastruktur di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senilai Rp12,5 triliun.

Paket proyek infrastruktur ini merupakan bagian dari lelang dini tahun anggaran 2021 yang telah dilepas Kementerian PUPR sejak Oktober 2020. Terdapat 5.408 paket pekerjaan infrastruktur dengan total pagu senilai Rp107,6 triliun untuk tahun ini.

Presiden Jokowi mengatakan percepatan lelang proyek ini dilakukan agar sektor konstruksi bisa bergerak sehingga mengangkat perekonomian nasional.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea

Menurut dia, sektor konstruksi akan menghasilkan dampak berganda (multiplier effect) yang luas bagi industri terkait seperti baja, besi, semen, dan alat berat.

“Saya ingin mengingatkan seluruh jajaran di Kementerian PUPR agar anggaran yang besar ini harus memiliki dampak yang signifikan, memberikan daya ungkit bagi ekonomi, dan membuat sektor konstruksi nasional bergeliat kembali,” ujar Jokowi secara virtual, Jumat, 15 Januari 2021.

Lebih lanjut, Jokowi meminta kepada Kementerian PUPR untuk mempercepat lelang. Hal ini demi mempercepat penyerapan anggaran dan pengerjaan proyek infrastruktur.

“Saya mencatat sisa paket kegiatan infrastruktur yang belum ditenderkan masih cukup banyak. Untuk itu, saya minta kepada Menteri PUPR agar dilakukan percepatan. Sehingga di kuartal pertama 2021 semua paket sudah ditenderkan dan sudah ditandatangani kontraknya,” kata Presiden.

Dalam kesempatan itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melaporkan, sejak Oktober 2020, Kementerian PUPR telah melaksanakan lelang seleksi dini untuk 3.175 paket dengan nilai total Rp38,6 triliun.

Ini merupakan tindak lanjut perintah Presiden Jokowi untuk mempercepat pelaksanaan anggaran tahun 2021 dalam rangka memperkuat dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Hingga 15 Januari 2021, sebanyak 1.191 paket senilai Rp14,6 triliun telah selesai dilelang. Rinciannya, sebanyak 209 paket senilai Rp2,1 triliun telah selesai tender dan terkontrak pada Desember 2020. Sementara, 982 paket senilai Rp12,5 triliun yang ditandatangani kontraknya hari ini.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• Tandingi Telkomsel dan Indosat, Smartfren Segera Luncurkan Jaringan 5G
• Bangga! 4,8 Ton Produk Tempe Olahan UKM Indonesia Dinikmati Masyarakat Jepang

Untuk tahap selanjutnya, hingga akhir Februari 2021, sebanyak 1.984 paket senilai Rp24 triliun akan ditandatangani kontraknya. Kemudian, pada Maret 2021, akan pula disesuaikan untuk 1.553 paket senilai Rp40 triliun. Sedangkan sisanya akan diupayakan untuk segera diselesaikan paling lambat bulan Maret 2021.

“Dengan pembayaran uang muka terhadap kontrak-kontrak paket yang baru ditandatangani pada pagi hari ini dan pembayaran termin multiyears contract lanjutan dari tahun 2021, kami perkirakan penyerapan anggaran Kementerian PUPR hingga akhir Januari nanti akan mencapai Rp14,8 triliun. Atau sebesar 9,9 persen dari total pagu DIPA PUPR sebesar Rp159,7 triliun,” ungkap Basuki. 

Andalkan Sektor Konstruksi

Di sisi lain, Presiden Jokowi menuturkan, selama 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami  kontraksi yang cukup dalam. Pada kuartal II-2020 ekonomi tumbuh minus 5,32%, kemudian membaik jadi minus 3,49% di kuartal III-2020.

Presiden berharap, di kuartal IV-2020 dan kuartal I-2021 pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat pulih kembali. Kuncinya, menurut Jokowi, adalah kecepatan dalam menggenjot proyek pemerintah. Terutama di masa pandemi COVID-19 di mana banyak sektor yang terhenti sehingga masyarakat kehilangan pekerjaan.

• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• Cegah Ledakan Kasus COVID-19, Pemerintah Geser dan Hapus Hari Libur Nasional Ini
• Penyaluran KPR FLPP: BTN Terbesar, Tiga Bank Daerah Terbaik

“Kecepatan kita mengeksekusi pekerjaan terutama proyek-proyek yang padat karya sangat dinantikan dan sangat membantu meringankan beban masyarakat. Terutama menyediakan lapangan pekerjaan yang banyak,” tegas Jokowi.

Namun, Presiden mengingatkan bahwa bekerja cepat dengan cara-cara smart shortcut, tidak berarti mengabaikan tata kelola (good governance).

“Prosesnya harus benar, harus transparan, sesuai aturan, dan juga yang paling penting outcome-nya juga betul-betul dijaga agar memiliki dampak yang signifikan pada pemulihan ekonomi negara kita,” ujar Presiden. (SKO)