Hanya Rp667,2 Triliun, Program Pemulihan Ekonomi Nasional Harus Tepat

JAKARTA – Dengan terbatasnya anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN), peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Ira Aprilianti menyebut analisis risiko yang pemerintah lakukan belum sepenuhnya komprehensif. Apalagi, pemerintah kini belum mampu mendapatkan dana tambahan untuk hadapi krisis.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati bahkan mengakui anggaran PEN yang pemerintah siapkan senilai Rp667,2 triliun tidak akan mampu menambal kerugian perekonomian nasional akibat pandemi COVID-19.

“Pemerintah harus prioritaskan alokasi dana stimulus menggunakan analisa risiko,” kata Ira dalam keterangan resminya, Kamis, 11 Juni 2020.

Pemerintah diketahui kembali memperbesar nilai paket stimulus COVID-19 hingga Rp667,2 triliun. Rinciannya, Rp589,65 triliun akan dialokasikan pada pemulihan ekonomi, sementara Rp87,55 triliun untuk perbaikan sistem kesehatan.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

Meskipun stimulus ini bertujuan untuk menggeliatkan kembali perekonomian nasional, Ira menilai pemerintah harus menghitung risiko yang berkaitan dengan bahaya yang mungkin terjadi dari sebuah intervensi.

Analisis Risiko

Ira memaparkan ada lima langkah dasar risiko yaitu, mengidentifikasi bahaya apa saja yang mungkin terjadi, identifikasi dan analisis siapa kelompok atau sektor yang mungkin dirugikan dan melalui apa.

Lalu, menilai risiko dan melakukan tindakan yang dibutuhkan, membuat catatan analisis risiko-risiko yang teridentifikasi, dan meninjau penilaian risiko, misalnya mengurutkan dari risiko tertinggi.

Dengan analisis risiko yang tepat, pemerintah dapat memetakan sektor yang paling terdampak atau kelompok masyarakat mana yang lebih membutuhkan bantuan.

“Anggaran kesehatan harus diberikan lebih besar karena risikonya saat ini paling tinggi.”

Dalam pelaksanaan paket stimulus, analisis risiko pemerintah diharapkan mencakup koordinasi, dampak spilloer, kelancaran transaksi, hingga kebijakan fiskal setelah krisis. Hal ini juga tertuang dalam buku panduan strategi dari OECD yang telah diterapkan oleh negara-negara maju.

Jenis Bantuan

Menurut Ira, masyarakat prasejahtera merupakan kelompok yang paling membutuhkan bantuan langsung tunai (BLT), sebab BLT dapat menggerakkan konsumsi yang saat ini masih anjlok. Selain itu, dia mengusulkan agar pemerintah menghapus sementara pajak konsumsi pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk meningkatkan konsumsi.

Sebagai informasi, Bank Dunia (World Bank) memprediksi akan terjadi kontraksi ekonomi sebesar 3,5% dari Produk Nasional Bruto (PDB). Sedangkan Kementerian Keuangan memprediksi ekonomi akan negatif sebesar 0,4%.

Meskipun Indonesia tengah beranjak masuk ke tatanan hidup baru (new normal), Ira meyakini pemulihan ekonomi tidak akan terjadi dalam waktu singkat. Karenanya, pemerintah perlu jeli menganalisis era setelah pandemi berakhir.