Hanya Siapkan Rp6,71 Miliar, Pemerintah akan Sewa Rumah Dinas di Ibu Kota Baru
Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan pemerintah hanya menganggarkan Rp6,71 miliar untuk pembangunan rumah dinas di ibu kota baru (IKN) pada 2022.
Nasional
JAKARTA – Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan pemerintah hanya menganggarkan Rp6,71 miliar untuk pembangunan rumah dinas di ibu kota baru (IKN) pada 2022.
Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan pembangunan rumah dinas di IKN menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
“Itu KPBU dan swasta murni, sesuai arahan dari Pak Presiden (Joko Widodo). Yang bangun rumah swasta, pemerintah menyewa,” ujar Khalawi dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, Rabu, 9 Juni 2021.
- 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
- PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
- Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
Pada 2022 nanti, sebanyak 2.132 unit rumah tapak akan dibangun untuk menteri, pejabat negara, dan pejabat eselon 1 di IKN. Akan ada 98 unit rumah tapak tipe khusus 400 m2 untuk menteri/pejabat negara sebanyak 98 unit.
Lalu, akan dibangun juga rumah tapak tipe A dengan luas 250 m2 untuk pejabat negara sebanyak 865 unit. Terakhir adalah rumah serupa yang diperuntukkan untuk pejabat eselon 1 sebanyak 1.169 unit.
Ada pun, penggunaan anggaran 2022 ini untuk pembangunan rumah contoh 1 unit untuk rumah jabatan setingkat menteri yang bertipe khusus dengan luas 400 m2.
Secara umum, anggaran untuk Ditjen Perumahan PUPR untuk tahun anggaran (TA) 2022 sebesar Rp5 triliun. Angka ini turun jauh dari usulan pagu indikatif Kementerian PUPR untuk TA 2022 yang sebesar Rp15,99 triliun.
Penggunaan anggaran sebesar Rp5 triliun ini akan dibagi ke dalam lima pos. Pertama, Rp2,3 triliun akan dipakai untuk pembangunan rumah swadaya sebanyak 101.000 unit. Ini sedikit turun dari tahun lalu yang sebanyak 114.000 unit.
Lalu, Rp1,5 triliun dipakai untuk pembangunan rumah susun (rusun). Ini turun jauh dari tahun lalu yang anggarannya sebesar Rp4,3 triliun. Anggaran ini dipakai untuk pembangunan rusun 2.455 unit untuk MBR, pekerja, ASN perguruan tinggi dan lembaga pendidikan keagamaan bersama.
Selanjutnya, Rp420 miliar dipakai untuk rumah khusus, Rp200 miliar untuk rumah umum dan komersial, serta dukungan lainnya dianggarkan Rp580 miliar.