Harga Minyak Rendah Harusnya Jadi Momentum Penghapusan Subsidi BBM

JAKARTA – Seiring dengan arah kebijakan lembaga keuangan internasional yang mulai berpihak pada investasi hijau alias ramah lingkungan, banyak pihak mengharapkan intervensi pemerintah Indonesia lebih kuat dalam pelaksanaan ekonomi ramah lingkungan.

Mantan Menteri Keuangan 2013-2014, Chatib Basri menyebut pemerintah harusnya memanfaatkan momentum rendahnya harga minyak mentah dunia untuk menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM).

“Saya melihat intervensi pemerintah sangat penting. Sudah saatnya kita tidak lagi berpihak pada praktik ekonomi yang merusak lingkungan. Subsidi BBM sudah seharusnya dihapus, ” kata Chatib dalam diskusi secara virtual, Senin, 9 November 2020.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

Penghapusan subsidi BBM dapat dialihkan menjadi suntikan dana untuk banyak hal berkenaan dengan percepatan penanganan pandemi COVID-19 dan mendukung ekonomi berkelanjutan. Seperti misalnya, pertama, untuk membenahi sektor kesehatan dalam rangka pandemi.

Kedua, dana subisidi bisa digunakan untuk sektor yang renewable. Kongritnya, pemerintah bisa memberikan insentif pajak bagi mobil listrik dan sebagainya. Sebaliknya, penggunaan bahan bakar fosil harus dikenakan pajak.

“Harusnya produk ramah lingkungan diberi insentif. Siapa yang mau beralih ke mobil listrik kalau harganya mahal?” terang mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Sebagaimana diketahui, konsumsi BBM yang besar membuat pemerintah harus mengimpor dari luar negeri. Tidak hanya membebani neraca impor, uang negara juga terkuras untuk memberikan subsidi penggunaan BBM tiap tahun.

Subsidi BBM 2021

Tahun depan, pemerintah menggelontorkan Rp54,4 triliun untuk BBM dan LPG 3 kg. angka itu mengingkat 32,6% dibandingkan tahun ini sebesar Rp41,1 triliun.

Dari total Rp54,4 triliun, sebesar Rp16,6 triliun akan dialokasikan untuk subsidi jenis BBM tertentu, sedangkan Rp37,8 triliun akan dialokasikan untuk subsidi LPG tabung 3 kg. Anggaran tersebut termasuk alokasi pembayaran kurang bayar dari beberapa tahun sebelumnya yakni Rp10,87 triliun.

Padahal, pemerintah juga memiliki target energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23% pada 2025 dan naik menjadi 31% pada 2050. Harapannya, konsumsi energi fosil, terutama minyak bumi, turun sekitar 20%.

Dengan asumsi tanpa cadangan baru, kapasitas produksi minyak domestik diperkirakan akan habis dalam sembilan tahun. Sementara cadangan gas bumi dan batu bara akan habis dalam masing-masing 22 tahun dan 65 tahun.

Adapun, produksi minyak nasional berada di level 700 ribu barel per hari. Di sisi lain, kebutuhan domestik bahkan mencapai 1,5 juta barel per hari. Cadangan minyak pun terus menurun lantaran tidak adanya temuan lapangan baru. Angkanya di 3,77 miliar barel. Untuk gas masih sekitar 77,3 triliun kaki kubik (TCF) dan batu bara 37,6 miliar ton.