Harga Pertamax Naik, Kadin: Kendaraan Listrik Bisa jadi Solusi
- Setelah PT Pertamina (Persero) menaikkan harga Pertamax di wilayah DKI Jakarta menjadi Rp13.300 per liter, dari harga sebelumnya Rp12.800 per liter pada 1 Maret 2023. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Arsjad Rasjid turut buka suara.
Nasional
JAKARTA - Sebagaimana diketahui, PT Pertamina (Persero) telah menaikkan harga Pertamax di wilayah DKI Jakarta menjadi Rp13.300 per liter, dari harga sebelumnya Rp12.800 per liter pada 1 Maret 2023.
Berkenaan dengan ini, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Arsjad Rasjid turut buka suara. Menurut Arsjad, kenaikan harga Pertamax berdampak signifikan pada perekonomian Indonesia, meskipun kenaikan ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar dan faktor lain seperti harga minyak mentah global dan kurs rupiah terhadap dolar AS.
Kenaikan harga ini tetap dapat berpengaruh terhadap minat masyarakat terutama pengguna bahan bakar minyak (BBM) Pertalite untuk beralih ke Pertamax. Ini akan menyulitkan masyarakat untuk meminimalisasi penggunaan BBM bersubsidi.
"Kita perlu memperkuat program energi baru terbarukan, terutama untuk memberikan insentif untuk penggunaan kendaraan listrik beserta penguatan ekosistem industri kendaraan listrik,” ujar Arsjad melalui keterangan tertulis dilansir Jumat, 3 Maret 2023.
- Sentimen dari AS dan China Bercampur Aduk, Kripto Bitcoin dkk Bergerak Mendatar
- Bukan Waralaba Jepang, HokBen Ternyata Berasal dari Kebon Kacang
- Eksperimen 4 Hari Kerja di Inggris Tuai Hasil Menggembirakan
Untuk mengatasi dampak negatif dari kenaikan harga Pertamax, Arsjad mengingatkan pentingnya diversifikasi sumber energi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, yang rentan terhadap fluktuasi harga di pasar internasional.
Arsjad mendorong pemerintah untuk peningkatan realisasi investasi di energi baru terbarukan (EBT) melalui implementasi kerangka kebijakan dan peraturan yang konsisten. Juga mempercepat pengadaan, mempersingkat proses negosiasi power purchasing agreement (PPA), menyederhanakan pembebasan lahan, izin lingkungan, serta berbagai penguatan infrastruktur dan teknologi.
"Masyarakat juga diharapkan untuk mendukung upaya pemerintah meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi kebergantungan pada BBM agar dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan ekonomi nasional," tandasnya.