Hilirisasi: Kunci Kemakmuran atau Pangkal Bencana?

Hilirisasi. Kata kunci unggulan rezim Jokowi dalam menggenjot perekonomian itu masih akan dilanjutkan oleh Kabinet Merah Putih. Hal itu ditegaskan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Indonesia Mining Summit 2024 di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (4 Desember 2024) pekan lalu. 

Bahkan, ungkap Airlangga, hilirisasi tak lagi sebatas pertambangan, melainkan diperluas hingga 36 komoditas. Selain pertambangan, hilirisasi versi KMP akan mencakup pula bidang pertanian hingga farmasi. Presiden Prabowo Subianto sendiri sangat yakin hilirisasi merupakan kunci kemakmuran.

Menurut perhitungan pemerintah, sebelum hilirisasi dilakukan pendapatan negara dari ekspor tambang hanya sekitar Rp17 triliun per tahun. Dan sejak hilirisasi nilai ekspor dari pertambangan melambung menjadi Rp510 triliun. 

“Bayangkan saja, kalau kita ambil pajak dari 17 triliun sama yang dari Rp510 triliun besar mana? Karena dari situ, dari hilirisasi, kita akan dapatkan PPN, PPh badan, PPh karyawan, PPh perusahaan, royalti, bea ekspor, Penerimaan Negara Bukan Pajak, semuanya ada di situ,” ujar Presiden (kala itu) Joko Widodo, Agustus 2023.

Daerah penghasil tambang, terutama nikel, seperti Sulawasi Tengah dan Maluku Utara pun meroket pertumbuhan ekonominya.  Sebagai wilayah pemilik cadangan nikel terbesar di dunia, Bank Indonesia menabalkan Sulawesi tengah sebagai salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional. 

Ekonomi Sulawesi Tengah semester I-2024 terhadap semester I-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 9,74 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 17,94 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 18,62 persen.

Setali tiga uang pertumbuhan ekonomi Maluku Utara. Ekonomi Maluku Utara Triwulan II-2024 terhadap Triwulan II-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 10,76 persen (year on year/yoy). 

Cadangan Nikel Akan Habis Dalam 13 Tahun

Namun, di mata pakar ekonomi (alamarhum) Faisal Basri industrialisasi nikel lebih memberikan keuntungan bagi investor asing. Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), menaksir nyaris 90 persen keuntungan dari industri nikel menjadi milik perusahaan China. Hampir semua perusahaan dari China, keuntungan juga nanti untuk China,” tutur Faisal dalam acara yang diselenggarakan INDEF, Agustus silam. 

Ekonom dari Universitas Indonesia yang berpulang September lalu, lantas mengutip data United States Geological Survey (USGS) soal cadangan nikel di seluruh dunia per 2022. Indonesia dan Australia berada di urutan puncak dengan cadangan 21 juta metrik ton.

Tepat di bawah keduanya, ada Brasil dengan 16 juta metrik ton, Rusia 7,5 juta metrik ton, New Caledonia 7,1 juta metrik ton, dan Filipina 4,8 juta metrik ton. Lalu, Kanada punya 2,2 juta metrik ton, China 2,1 juta metrik ton, serta Amerika Serikat 0,37 juta metrik ton.

Namun, umur cadangan nikel Indonesia paling singkat dibandingkan negara-negara lain. Faisal mengatakan ini disebabkan ganasnya pengerukan nikel di tanah air, di mana produksinya menembus 1,6 juta metrik ton per tahun. Ia berhitung dalam 13 tahun cadangan itu akan habis. 

Pemerintah tak tinggal diam. Melalui Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto meyatakan dengan adanya investasi ini, terjadi penciptaan tenaga kerja dan aktivitas ekonomi yang besar, yang tidak akan terjadi tanpa adanya hilirisasi nikel ini.

Dampak penciptaan lapangan pekerjaan dari hilirisasi nikel di Sulawesi Tengah dan Halmahera (Maluku Utara) juga berdampak positif terhadap penurunan angka kesenjangan pendapatan (koefisien gini). Angka koefisien gini di Sulawesi Tengah dan Halmahera turun dari 37,2% dan 32,5% di 2014 menjadi 30,8% dan 27,9% di tahun 2022.

Lebih dari itu investasi China menyerap jumlah tenaga kerja lokal rata-rata mencapai 85-90% dari total tenaga kerja. Gaji yang mereka hasilkan pun juga jauh lebih tinggi dari UMR, bahakan lebih tinggi dari UMR Jakarta. 

Selain itu, Septian menambahkan, dampak konsistensi hilirisasi nikel ini membuat kita mampu menarik investasi-investasi baru dalam bidang baterai lithium. Nikel kadar rendah kita yang sebelumnya tidak dipakai, saat ini bisa diproses menjadi Mixed Hydrate Precipitate (MHP) yang merupakan bahan baku utama baterai lithium. “Bayangkan barang yang tadinya hanya sampah, saat ini bisa diproses menghasilkan bahan baku lithium baterai. Pastinya nilai tambahnya sangat besar,“ tuturnya.

Beres? Belum. Masih ada dampak lain dari hilirisasi, yakni masalah lingkungan. Tambang nikel telah memicu hilangnya puluhan ribu hektare hutan di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara.

Dari Kerusakan Lingkungan hingga Kecelakaan Kerja

Secara lebih spesifik, deforestasi di 110 wilayah konsesi tambang nikel di Sulawesi Tengah setidaknya mencapai 22.874,9 hektare per 2023, merujuk data LSM lingkungan Mighty Earth.

“Deforestasi yang terjadi di Sulawesi akan berimplikasi terhadap menguatnya polycrisis lingkungan hidup yang ditandai dengan perubahan iklim, meningkatnya polusi dan pencemaran udara serta hilangnya keanekaragaman hayati,” tulis Satya Bumi dan Walhi dalam rilis yang dirilis Oktober 2023.

Selain menghapus ruang-ruang hijau, aktivitas pertambangan dan pengolahan nikel memaksa banyak orang beralih profesi. Lahan pertanian banyak yang tergusur. Nelayan pun kian sulit mencari ikan. Dulu, nelayan cukup berlayar di skeitar pantai, kini harus melaut menjauhi garis pantai. 

Pekerja di kawasan industri Morowali pun tak luput dari masalah. Serikat Pekerja Industri Morowali (SPIM) mengungkapkan kecelakaan kerja telah berulang kali terjadi di kawasan industri yang dikelola PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kecamatan Bahodopi.

Sejak tahun 2015-2024 terjadi ledakan yang menewaskan 75 pekerja dan 38 lainnya cedera. Para korban tersebar di PT Indonesia Tsingshan stainless Steel dan PT Indonesia Morowali Industrial Park. 

Apa yang dialami Maluku Utara sami mawon. Bencana demi bencana terjadi sebagai dampak dari deforestasi. Dalam satu dekade terakhir, Hutan Primer seluas 188 ribu hektar telah mengalami deforestasi seluas 26.100 hektar. Deforestasi ini terutama disebabkan oleh penambangan nikel yang masif di Halmahera Tengah.

Faizal Ratuela, Direktur WALHI Maluku Utara, menjelaskan bahwa saat ini di Halmahera Tengah terdapat 24 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan luas konsesi mencapai 37.952,74 hektar. Selain itu, terdapat konsesi pertambangan nikel milik PT Weda Bay Nikel di kawasan industri Nikel PT IWIP seluas 45.065 hektar. 

Akibat dari kegiatan pertambangan, ekosistem hutan tidak lagi berfungsi optimal dalam menahan laju air. Saat hujan dengan intensitas tinggi, air yang bercampur dengan tanah dan material logam mengalir dengan cepat ke wilayah dataran rendah dan pesisir, menyebabkan banjir yang parah.

Faizal menekankan bahwa hilangnya tutupan hutan memperburuk kondisi lingkungan, meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Kerusakan lingkungan juga menyebabkan penduduk setempat sulit mendapatkan air bersih.  

Mengacu ke segala keburukan itu, sebelum terlambat tak ada salahnya Pemerintahan Prabowo Subianto memperhatikan amanat almarhum Faisal Basri: “Sebaiknya pemerintah segera membenahi hilirisasi. Jika tidak, program hilirisasi ini cukup berhenti di nikel saja,” sahutnya.