Hilirisasi Nikel Masih Temui Sejumlah Ganjalan, Apa Saja?

JAKARTA - Pemerintah tengah berusaha untuk meningkatkan nilai tambah mineral salah satunya nikel melalui program hilirisasi.  Sejatinya hilirisasi masing-masing komoditas mineral menghadapi tantangannya sendiri tak terkecuali nikel.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, dalam industri ekstraktif yang merupakan industri padat energi dan emisi, memunculkan permasalahan. Meskipun peluang kenaikan nilai nikel juga jadi fokus namun tantangan tak terhindarkan.

"Di Indonesia saat ini sedang menghadapi tugas mendesak untuk melakukan reformasi industri logam dalam negeri, yang mengharuskan seluruh pemangku kepentingan dalam rantai pasokan nikel untuk memainkan peran proaktif dalam memastikan keselamatan pekerja dan melindungi lingkungan."jelas Bhima di Jakarta dilansir Rabu, 21 Februari 2024.

• Tol Tebing Tinggi-Indrapura-Limapuluh Segera Bertarif, Intip Besarannya
• Saham CIMB Niaga (BNGA) Naik 4 Persen Pasca Umumkan Laba Bersih 2023
• BI Diprediksi Tahan Suku Bunga di Level 6 Persen

Tantangan pertama ialah, melepas ketergantungan dan tingginya proporsi penggunaan batu bara di industri hilir Indonesia. Berdasarkan kajian Studi Center of Economic and Law Studies (Celios) dan Research on Energy and Clean Air (CREA)bertajuk "Membongkar Mitos Nilai Tambah dalam Industri Hilir Nikel".

Lebih dari tiga perempatnya, atau 8,2 GW dari 10,8 GW, total kapasitas operasi seluruh pembangkit listrik tenaga batu bara di Indonesia didedikasikan untuk pengolahan logam. Selain itu, pembangkit off-grid captive berbasis batu bara masih belum dibahas dalam perencanaan energi dan peta jalan iklim nasional.

Hal ini dianggap sebagai trilema, menimbang persaingan strategi ekonomi nasional, kurangnya energi alternatif hemat biaya, dan sistem jaringan listrik yang belum bisa diandalkan.

Kedua pertumbuhan pesat pertambangan dan pengolahan nikel telah menyebabkan peningkatan polusi udara, tanah, dan air dalam beberapa tahun terakhir.

Beberapa di antaranya adalah pembuangan limbah di lepas pantai Pulau Obi yang membuat air laut berubah menjadi merah. Selain itu  pencemaran logam berat di Teluk Weda dan Teluk Buli Halmahera, pembuangan limbah bawah laut dari Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dan degradasi lahan paskatambang di Konawe Utara. 

Ada juga buangan asap cerobong pembangkit batubara dan polusi dari pengangkutan batu bara yang berdampak pada kesehatan masyarakat lokal yang tinggal di sekitar Kawasan Industri Konawe.

Deforestasi

Belum lagi adanya deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati di Pulau Sulawesi dan Maluku Utara telah meningkat secara signifikan sejak industri nikel berkembang. Lebih dari 500 ribu hektar hutan telah hilang di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, tidak hanya karena konsesi resmi tetapi dilaporkan juga karena praktik-praktik tidak sah.

Kekhawatiran mengenai aspek sosial dan tata kelola, termasuk hak-hak pekerja dan perlindungan pada industri nikel juga banyak dikemukakan.

Jika menilik kebelakang Bhima mencontohkan ada peristiwa ledakan smelter di di fasilitas milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel dan PT Gunbuster Nickel Industry pada 2024 yang menimbulkan korban jiwa.

Akhir tahun 2023, 21 pekerja tewas dalam ledakan smelter di fasilitas milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel dan PT Gunbuster Nickel Industry.

Hal ini dinilai masih perlu ragam evaluasi terkait bagaimana cara kerja industri nikel tersebut termasuk dalam proses pemuriannya atau smelter.