Hindari Korupsi Perizinan di Daerah, Ekonom UGM Dorong Pemerintah Buka Hotline OSS

JAKARTA -- Praktik korupsi dalam sistem perizinan usaha di Indonesia masih menjadi momok yang kemudian memperburuk iklim investasi yang berkualitas. Praktik korupsi tersebut banyak terjadi di berbagai daerah.

Pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Mudrajad Kuncoro mengatakan inisiasi pemerintah untuk menerapkan sistem perizinan terpadu berbasis elektronik atau Online Single Submission (OSS) perlu diikuti dengan saluran siaga (hotline).

Hotline tersebut berfungsi sebagai jaringan atau mekanisme komunikasi yang menghubungkan antara masyarakat dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaporkan dugaan korupsi dalam perizinan di daerah.

"Sistem OSS tadi itu kan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Yang mau saya tekankan sekarang ini sistem OSS harus ditata ulang," katanya dalam "Indonesia Economic Outlook 2022" dilihat di Youtube HIMPI TV, Kamis, 27 Januari 2022.

• Soal Sertifikat PT GWP, PN Denpasar Tolak Permohonan Bank CCBI
• Kadin Indonesia Ungkap 6 Bisnis yang Bakal Cerah di Tahun Macan Air
• Andalan Sakti Primaindo (ASPI) Bidik Marketing Sales Rp75 Miliar pada 2022

Dalam survei di berbagai daerah, Mudrajad menemukan bahwa masih ada banyak praktik suap dan pungutan liar (pungli) terkait sistem perizinan usaha.

Di Provinsi Kalimantan Timur, misalnya, ada praktik yang disebut dengan nama "susu janda", artinya sumbangan sukarela jangan ditunda-tunda. Kemudian di Provinsi Nusa Tenggara Timur ada istilah "susu tante" artinya sumbangan sukarela tanpa tekanan.

Menurut dia, meskipun pemerintah pusat sudah memiliki niat baik menerapkan OSS, tetapi sistem perizinan di daerah tidak direformasi maka hasilnya pun tetap nihil. Layanan hotline menjadi sangat urgen untuk segera diterapkan.

"Rekomendasi saya sederhana, berikan hotline untuk laporan ada pungli, ada susu tante, susu janda dimanapun di Indonesia," pungkas Mudrajad.

Dia memaparkan bahwa memang kemudahan sistem berusaha di Indonesia belakangan ini sudah membaik. Indonesia berada di peringkat ke-73 dari 190 negara yang disurvei pada tahun 2020.

Meski demikian, reformasi struktural dan sistemik perlu segera dilakukan untuk mengungkit iklim investasi yang berkualitas dan berdaya saing. Reformasi tersebut antara lain dilakukan pertama-tama di daerah karena sering terjadi tumpang tindih (overlapping) aturan perizinan.

Apalagi dugaan praktik pungli masih sangat kental dalam sistem perizinan di daerah yang membuat sebuah investasi tidak memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat.

"Intinya satu, reformasi struktural fundamental sistemik di semua lini, semua sektor dan semua daerah," tandas Mudrajad.

Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya telah meluncurkan OSS sejak tahun lalu yang diharapkan memberi kemudahan perizinan bagi pelaku usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.

Selain itu, OSS juga mengintegrasikan data perizinan dari semua kementerian/lembaga sehingga skema perizinan tidak lagi berbelit-belit seperti sebelumnya.

"Sekarang perizinan sudah lewat Online Single Submission (OSS) yang terpusat di Kementerian Investasi," ungkapnya.