Hingga Agustus 2024, APBN Masih Defisit Rp153,7 Triliun

JAKARTA - Kementerian Keuangan melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami desifit sebesar Rp153,7 triliun hingga Agustus 2024 atau 0,68% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per akhir Agustus 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pendapatan negara tercatat sebesar Rp1,777 triliun atau turun 2,5% secara tahunan (yoy).

“Kita harap APBN masih bisa mengejar sisa tahun ini, dari pajak dan lainnya,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa edisi September 2024 pada Senin, 23 September 2024.

• Kasus Fraud Indofarma, Serikat Pekerja Desak Penyitaan Aset Eks Dirut
• Jadi Jalur Favorit, Puluhan Imigran Rohingya Kedapatan Ngontrak di Sukabumi
• Spin-Off ADRO Buka Pintu Lebar untuk Investor Baru

Dalam kesempatan ini Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengatakan jika dilihat dari sisi Penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp1.196,5 triliun atau menyentuh 60,16% dari target. Penerimaan pajak ini terdiri atas PPh non migas Rp665,5 triliun, PPN danPPnBM tembus sebesar Rp470,8 triliun, untuk PBB dan pajak lain Rp15,7 triliun terkahir PPh Migas Rp44,5 triliun.

Thomas menyebut, penurunan pajak komoditas ini terjadi sejak 2023, hal ini juga menekan penerimaan pajak 2024. PPh non migas menurun karena penurunan PPh badan yang mencerminkan penurunan profitabilitas tahun 2023 disektor komoditas. PPh migas terkoreksi karena penurunan lifting migas.

Dari sisi penerimaan kepabeanan dan cukai mebcaoai Rp183,2 triliun. Di mana bea masuk Rp33,9 triliun, bea keluar Rp103,9 triliun dan penerimaan cukai sampai Agustus sebesar Rp138,4 triliun tumbuh 5% yoy.

Thomas merincih penerimaan cukai hasil tembakau  sampai Agustus sebesar Rp132,8 triliun tumbuh 4,7% yoy dipengaruhi kenaikan gol 2 dan 3.

Lalu penerimaan cukai mmea sebesar Rp5,4 triliun atau tubuh 11,9 % yoy didorong kebijakan tarif dan produksi MMEA dalam negeri. Penerimaan Cukai EA sebesar Rp93,6 triliun tumbuh 21,9% sejalan dengan kenaikan produksi.

Sementara belanja negara tercatat sebesar Rp1930,7 triliun. Nilai itu setara dengan 58,1% dari pagu anggaran. Belanja Negara mengalami pertumbuhan yang signifikan, yakni sebesar 15,3% yoy.

Sedangkan dari sisi belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp1.368,5 triliun yang terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp703,3 triliun atau 64,2% dari pagu dan belanja non-K/L sebesar Rp665,2 triliun atau 48,3% dari lagu anggaran.

Dari realisasi belanja yang ada Rp1.030,6 triliun dinikmati langsung oleh masyarakat atau 75,3%. Keseimbangan primer juga tercatat menunjukkan kinerja positif, yakni sebesar Rp161,8 triliun. Keseimbangan primer adalah selisih dari total Pendapatan Negara dikurangi Belanja Negara di luar pembayaran bunga utang.