Hingga Juni, BI Sudah Suntik Pasar Uang Rp614,8 Triliun

JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan telah menyuntikkan likuiditas dalam bentuk quantitave easing (QE) sebesar Rp614,8 triliun di pasar uang dan perbankan.

“Pandemi COVID-19 membutuhkan respons yang cepat,” tegasnya dalam konferensi video, Sabtu lalu.

Injeksi likuiditas tersebut, ungkapnya, dilakukan melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dari pasar sekunder melalui mekanisme repo dan penurunan Giro Wajib Minimum (GWM).

Perry merinci, pemberian QE dilakukan sejak periode Januari-April 2020 mencapai Rp415,8. Jumlah tersebut terdiri dari pembelian SBN dari pasar sekunder Rp166,2 triliun, repo perbankan Rp160 triliun, FX Swap Rp36,6 triliun, dan penurunan GWM Rp53 triliun.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

Kemudian pada periode Mei-Juni 2020, nominal sebesar Rp199 triliun berasal dari penurunan GWM Rp102 triliun, repo perbankan dan FX Swap Rp81,2 triliun, dan tidak mewajibkan tambahan giro bagi yang tidak memenuhi Rasio Intermediasi (RIM) Rp15,8 triliun.

“Injeksi likuiditas dapat mendorong efektivitas stimulus dari pemerintah melalui insentif industri dan pemulihan ekonomi,” kata Perry.

Selain itu, ia juga mendukung langkah pemerintah terkait pemindahan dana sebesar Rp30 triliun dari BI untuk ditempatkan ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong gairah di sektor riil,” tambahnya.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terus menjalin komunikasi dengan BI terkait langkah-langkah pendanaan burden sharing.

Beberapa opsi yang dilakukan, kata Ani, meliputi bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan pada sektor Pemerintah Daerah (Pemda).

“Dari total Rp903,46 triliun atas dampak pandemi COVID-19, sebesar Rp397 triliun menyangkut kepentingan publik. Kami masih berdiskusi dengan BI,” kata Ani di Jakarta, Senin, 29 Juni 2020.

Sedangkan untuk nonpublik, seperti usaha kecil dan menengah (UMKM), koperasi, dan BUMN nilainya mencapai Rp505 triliun. Ia pun meminta kepada BI agar bunga dari manfaat publik ditanggung 100%.

Saat ini, Ani mengaku pihaknya tengah merundingkan finalisasi perhitungan terkait burden sharing tersebut.