Hingga Tutup Buku 2024, Realisasi Penerimaan Pajak 97,2 Persen

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.932,4 triliun pada 2024. Lebih rendah atau shortfall dari target APBN 2024 yang sebesar Rp1.988,9 triliun alias hanya mencapai 97,2 persen dari target.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati realisasi tersebut tumbuh 3,5% dibandingkan tahun sebelumnya, namun pertumbuhannya lebih rendah dari realisasi tahun lalu yang tumbuh 8,8% menjadi Rp1.867,9 triliun.

"Penerimaan pajak, meskipun harga komoditas dan tekanan bertubi-tubi, masih tumbuh 3,5 persen. Ini adalah sesuatu yang kita syukuri dan kita akan terus jaga," katanya dalam APBN KiTa Edisi Januari pada Senin, 6 Januari 2025.

• Token AI dan RWA: Peluang Investasi Kripto di 2025
• Ukraina Lakukan Serangan Baru di  Kursk
• MK Putuskan Klaim Asuransi Tak Bisa Lagi Dibatalkan Sepihak, Berikut Penjelasannya
• Dipecat Erick Thohir, Ini Profil Shin Tae-yong

Bendahara Negara ini mengatakan, meskipun penerimaan pajak tidak mencapai target namun realisasinya dapat digenjot sehingga melampaui outlook laporan Semester I 2024 yang sebesar Rp1.921,9 triliun.

Lebih lanjut dijelaskan, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menambahkan, pertumbuhan penerimaan pajak 2024 didorong oleh pertumbuhan dari jenis penerimaan pajak utama seperti Pajak Penghasilan (PPh) Non-migas serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

Adapun bila dilihat secara keseluruhan, penerimaan pajak ini terdiri dari PPh non migas hingga Desember  2024 realisasinya mencapai Rp997,6 triliun. Realisasi ini meningkat 0,5% yoy dan memiliki share terhadap total penerimaan pajak 51,6%.

PPh non migas ini tumbuh positif terutama ditopang oleh penerimaan dari PPh pasal 21 yang realisasinya mencapai Rp243,8 triliun atau tumbuh 21,1% yoy. PPh pasal 21 ini tumbuh sejak kuartal I khususnya untuk sektor keuangan.

Sedangkan penerimaan dari PPh badan hanya mencapai Rp335,8 triliun atau terkontraksi 18,1% yoy. PPh badan terkontraksi karena penurunan profitabilitas perusahaan pada 2023 akibat dampak moderasi harga komoditas terutama pada sektor pertambangan.

Selanjutnya, penerimaan dari PPh migas hanya mencapai Rp65,1 triliun atau terkontraksi 5,3% yoy. Kemudian, penerimaan dari PPN/PPnBM mencapai Rp828,5 triliun atau tumbuh 8,6% yoy.

Anggito menjelaskan, penerimaan PPN/PPnBM sempat mengalami kontraksi pada kuartal I dan II, namun berbalik positif pada kuartal III dan IV.

APBN Defisit 

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024 mengalami defisit Rp507,8 triliun. Ini setara 2,29 persen produk domestik bruto (PDB) per Desember 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, defisit diperoleh lantaran belanja negara lebih tinggi daripada pendapatan negara. Target awal defisit APBN adalah Rp522,8 triliun. Sebelumnya Menteri Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat juga sempat menyepakati defisit Rp609,7 triliun. Angka itu setara 2,7% terhadap PDB.

“APBN dijaga defisitnya di 2,29% yang menjadi fondasi bagi kesehatan APBN untuk dukung dari kerja pemerintah terpilih,” katanya dalam APBN KiTa Edisi Januari pada Senin, 6 Januari 2025.