Hipmi Sebut IMF Harus Objektif Terhadap Kebijakan Hilirisasi Indonesia

JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menilai Dana Moneter Internasional alias IMF harus objektif dalam melihat kebijakan hilirisasi termasuk kebijakan pelarangan ekspor nikel di Indonesia.

Ketua Bidang Maritim, Kelautan, dan Perikanan Badan Pengurus Pusat Hipmi Fathul Nugroho mengatakan, langkah pemerintah sudah tepat  secara tegas menolak Imbauan IMF untuk menghapus pembatasan ekspor nikel.

"Kebijakan hilirisasi sudah berjalan dengan baik. Terutama di sektor mineral, beleid tersebut berhasil meningkatkan investasi dan nilai tambah ekspor hasil pengolahan mineral," ujar Fathul dikutip Senin, 3 Juli 2023.

• Terapkan Aspek Sosial dalam Semangat ESG, United Tractors (UNTR) Raih Penghargaan Tempat Kerja Terbaik di Asia
• Mengapa Fintech Lending Menjadi Pilihan Populer bagi UMKM?
• BPS: Tren Inflasi Iduladha Tahun Ini Terendah Sejak 2019

Lagipula menurut Fathul, lembaga seperti IMF seharusnya turut menghitung cost and benefit analysis dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tidak hanya mementingkan negara lain, sebab, selama ini telah terjadi defisit neraca perdagangan yang cukup besar antara Indonesia dan negara pengimpor nikel, khususnya China.

Fathul menambahkan, kebijakan hilirasi yang digalakkan pemerintah dapat mengerek pertumbuhan ekonomi nasional dan meminta agar Pemerintah tetap pada pendiriannya, dan tak gentar dengan manuver yang dilakukan pihak asing.

Sebab itu, Pemerintah harus segera memperluas hilirisasi di sektor lain, khususnya kelautan dan perikanan. Terlebih, Indonesia merupakan negara kepulauan, dengan luas lautan dan garis pantai terpanjang kedua di dunia.

• Sering Disepelekan, Begini Cara Membersihkan Mesin Cuci dengan Benar Agar Tidak Boros
• Radical Candor: Manfaat dan Cara Menerapkannya di Tempat Kerja
• Mochi, Camilan Kenyal Nan Unik

Sebelumnya, Pandangan IMF terkait kebijakan larangan ekspor ditulis dalam laporan berjudul "IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia" yang dipublikasikan Minggu,25 Juni 2023.

Dalam laporan tersebut, IMF memberikan catatan mulai dari RI harus memperketat kebijakan moneter, pengawasan intensif terkait suku bunga hingga diminta memikirkan ulang terkait penyetopan ekspor terutama nikel.

Namun, para direktur mengingatkan bahwa kebijakan Indonesia perlu didasari pada analisis biaya-manfaat yang lebih lanjut hal ini dirancang untuk meminimalkan dampak negatif lintas batas.

"Dalam konteks itu, Direksi menghimbau untuk mempertimbangkan penghapusan pembatasan ekspor secara bertahap dan tidak memperluas pembatasan pada komoditas lain," tulis laporan tersebut.