HPP Gabah Naik Jadi Rp6.500/Kg, TNI Polri Turun Tangan Awasi Penggilingan

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam menjaga kestabilan harga gabah dengan menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram dari sebelumnya Rp6.000/kg.

Kenaikan harga diambil untuk memastikan kesejahteraan petani tetap terjaga di tengah fluktuasi harga di lapangan. Kebijakan ini didasarkan pada Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) No. 2/2025, yang ditetapkan pada 12 Januari 2025 dan mulai berlaku efektif pada 15 Januari 2025.

Untuk mengawal kebijakan ini, Prabowo menginstruksikan Polri dan TNI agar turut membantu kepala Dinas Pertanian dalam mengawasi pengusaha penggilingan padi. 

Pengawasan ini dimaksudkan agar para pelaku usaha mematuhi kebijakan pemerintah dalam menjaga harga gabah sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan.

“Di sini ada kepala Dinas Pertanian seluruh Indonesia, ada dandim, ada Kepolisian. Nanti saya minta dibantu di daerah-daerah untuk mengawasi penggilingan-penggilingan padi itu,” tegas Prabowo kala rapat di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, dikutip Selasa, 4 Februari 2024.

Presiden Prabowo juga menggelar rapat mendadak dengan Menteri Pertanian dan pejabat terkait untuk membahas program swasembada pangan, sekaligus menindaklanjuti laporan Ketua Umum Perpadi, Sutarto Alimoeso. 

• Indeks LQ45 Dibuka Naik, Terkerek Penguatan Sahama KLBF hingga MBMA
• IHSG Hari Ini Dibuka Naik 57,92 Poin ke 7.087,98
• OJK Perketat Aturan Asuransi: Agen, Klaim, dan Digitalisasi Jadi Sorotan

Dalam laporannya, Sutarto menyebutkan bahwa harga gabah di lapangan masih bervariasi, bergantung pada kadar air dan kualitas yang berbeda.

“Mungkin kaitannya dengan kadar air, kaitannya dengan rendaman dan sebagainya Bapak Presiden. Ini berdasarkan laporan teman-teman dari seluruh Indonesia,” jelas Sutarto pada Prabowo.

Prabowo menegaskan bahwa kesejahteraan petani harus menjadi prioritas utama dan tidak boleh selalu dikorbankan dengan alasan teknis seperti kadar air. 

Ia juga memperingatkan bahwa pengusaha penggilingan padi yang tidak mematuhi kebijakan pemerintah akan menghadapi tindakan tegas, tanpa memandang skala usaha mereka.

“Jangan selalu korbankan petani, selalu dengan alasan kadar air, rendaman, kualitas lah. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Saya sudah tahu cara-cara untuk orang kecil, orang tidak berdaya selalu dikorbankan," terang Prabowo.

Meski demikian, Prabowo menekankan bahwa pengusaha tetap harus mendapatkan keuntungan yang wajar. Namun, ia juga mengingatkan bahwa mereka memiliki tanggung jawab sosial dalam menjaga keberlangsungan sektor pertanian nasional.

Untuk menyelesaikan persoalan ini, presiden mengundang Perpadi untuk berdiskusi langsung dengannya guna mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Bahkan, ia menegaskan bahwa pemerintah memiliki kemampuan untuk membuka dan mengoperasikan ribuan penggilingan padi sendiri jika diperlukan.

• Indeks LQ45 Dibuka Naik, Terkerek Penguatan Sahama KLBF hingga MBMA
• IHSG Hari Ini Dibuka Naik 57,92 Poin ke 7.087,98
• OJK Perketat Aturan Asuransi: Agen, Klaim, dan Digitalisasi Jadi Sorotan

Pemerintah telah menaikkan