Ideas: PSBB Terbukti Turunkan 23 Persen Kasus Positif
JAKARTA – Peneliti Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas), Fajri Azhari mengatakan kebijakan intervensi kesehatan yang kuat mampu mengendalikan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Berdasarkan bukti empiris, terlihat pada pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid dua di DKI Jakarta pada 9 September 2020 sampai 12 Oktober 2020. Saat itu, terjadi pengurangan kasus positif […]
Nasional & Dunia
JAKARTA – Peneliti Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas), Fajri Azhari mengatakan kebijakan intervensi kesehatan yang kuat mampu mengendalikan penyebaran COVID-19 di Indonesia.
Berdasarkan bukti empiris, terlihat pada pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid dua di DKI Jakarta pada 9 September 2020 sampai 12 Oktober 2020. Saat itu, terjadi pengurangan kasus positif harian sebesar 23%.
“Kebijakan rem darurat yang dilakukan Pemprov DKI cukup berhasil menekan laju penularan virus,” kata Fajri dalam keterangan resmi, Jumat, 25 Desember 2020.
- 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
- PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
- Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
Akan tetapi, ia menyayangkan penghentian PSBB jilid dua yang memicu kasus kembali melesat hingga tembus 1.600 kasus pada 16 Desember. Kenaikan kasus mencapai 46% dan hampir sama dengan kondisi sebelum PSBB jilid dua.
Fajri menambahkan bahwa positivity rate Indonesia konsisten meningkat sejak Juni 2020 dari angka 11,6% ke 14,8% per 22 Desember 2020. Bahkan jika dilihat menurut angka positivity harian pada tanggal 21 Desember 2020 mencapai 27,7%, artinya hampir 1 dari 3 orang yang diperiksa terkonfirmasi positif COVID-19.
Menurutnya, penularan virus yang saat ini belum terkendali adalah cerminan intervensi penanganan pandemi yang masih lemah.
Setidaknya, dibutuhkan kebijakan yang mampu menurunkan tingkat penularan sampai di bawah 5% untuk memastikan penularan virus terkendali.
“Ini bisa dicapai dengan penguatan pembatasan mobilitas sosial yang ketat, bukan hanya sekadar slogan PSBB,” tuturnya.
- Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
- Cegah Ledakan Kasus COVID-19, Pemerintah Geser dan Hapus Hari Libur Nasional Ini
- Penyaluran KPR FLPP: BTN Terbesar, Tiga Bank Daerah Terbaik
Terkait dengan kebijakan vaksinasi, Fajri mengingatkan, sebelum vaksin diedarkan, pemerintah perlu memperhatikan tingkat kepercayaan publik terhadap vaksin.
Di sisi lain, jurnal kesehatan The Lancet menyebutkan, distribusi vaksin COVID-19 yang efektif sekalipun dapat meningkatkan risiko kesehatan. Ini apabila masyarakat mengabaikan protokol kesehatan karena merasa kebal terhadap virus.
Puncak kurva pandemi yang belum terliat menggambarkan ketidakpastian kapan pandemi berakhir. Fajri melihat vaksin bukan satu-satunya solusi penanganan pandemi.
“Ke depan, pemerintah diharapkan fokus memperbaiki 3T (Testing, Tracing, Treatment) dengan data yang sinkron antara pemerintah pusat dengan daerah serta memenuhi standarisasi kesehatan global sebagai acuan untuk mengambil kebijakan,” tegasnya. (SKO)