
Imbas Perang Dagang, Indonesia Bisa Kebanjiran Produk EV China
- Perang dagang AS-China membuat China semakin agresif menjadikan Indonesia sebagai basis produksi baterai kendaraan listrik (EV). Indonesia diuntungkan dengan tarif impor rendah dan cadangan nikel terbesar dunia. Direktur Utama IBC, Toto Nugroho, mengungkapkan pentingnya dukungan regulasi pemerintah untuk mendorong hilirisasi nikel demi perkembangan industri baterai EV di tanah air.
Nasional
JAKARTA - Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China telah memicu perubahan besar dalam strategi ekspor dan produksi China. Akibat tarif tinggi yang dikenakan AS terhadap produk mereka, termasuk baterai kendaraan listrik (EV), China kini semakin agresif menjadikan Indonesia sebagai basis produksi dan ekspor.
Hal ini diungkapkan oleh Toto Nugroho, Direktur Utama Indonesia Battery Corporation (IBC), dalam analisisnya terkait dampak perang dagang terhadap industri baterai global.
“Sekarang China sangat agresif untuk bisa masuk ke Indonesia,” papar Toto kala menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) pembahasan perkembangan industri baterai EV Indonesia dengan Komisi XII di Jakarta, Senin, 17 Februari 2024.
AS memberlakukan tarif impor sebesar 40% untuk produk baterai dari China, sementara tarif dari Indonesia hanya sekitar 10%. Perbedaan tarif ini menjadikan Indonesia sebagai pilihan strategis bagi China untuk memproduksi dan mengekspor baterai EV serta baterai storage ke AS.
Menurut Toto, China melihat Indonesia sebagai lokasi yang ideal untuk menghindari tarif tinggi AS sekaligus memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah.
- Pakar Hukum Nilai Wacana Kemasan Rokok Polos Bertentangan dengan Konstitusi
- Saham CUAN Milik Prajogo Pangestu Perkasa, Mau Melaju Sampai Mana?
- Anggaran IKN Dipotong, Basuki Usul Lahan Gratis untuk Kedutaan Asing
Indonesia sebagai Basis Produksi Baterai EV
Agresivitas China dalam menjadikan Indonesia sebagai basis produksi baterai EV tidak lepas dari potensi besar Indonesia dalam industri hilirisasi berbasis nikel.
Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, yang merupakan bahan baku penting untuk produksi baterai EV. Toto menekankan bahwa pemerintah perlu meningkatkan iklim investasi dan dukungan regulasi untuk mendorong hilirisasi nikel.
Menurut Toto, sebagian besar EV yang terjual di 2024 masih berbasis litium, bukan nikel. Oleh karena itu, dukungan regulasi dan insentif dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengembangkan baterai berbasis nikel," tambahnya.
“Kami harus minta dukungan juga bagaimana secara regulasi, kami bisa memberikan prioritas untuk baterai-baterai yang sifatnya dari nikel, yang di Indonesia memiliki sumber dayanya langsung,” jelas Toto.
- Pakar Hukum Nilai Wacana Kemasan Rokok Polos Bertentangan dengan Konstitusi
- Saham CUAN Milik Prajogo Pangestu Perkasa, Mau Melaju Sampai Mana?
- Anggaran IKN Dipotong, Basuki Usul Lahan Gratis untuk Kedutaan Asing
Imbas ke Indonesia
Perang dagang AS-China telah memasuki babak baru setelah Presiden AS, Donald Trump, menandatangani perintah eksekutif yang mengatur pemberlakuan tarif tambahan 10% pada barang impor dari China, Kanada, dan Meksiko.
Selain itu, AS juga mencabut aturan de minimis untuk barang senilai kurang dari US$800 atau sekitar Rp (kurs Rp16.220), yang sebelumnya memudahkan impor produk murah dari China.
Menanggapi hal ini, Bai Ming, perwakilan Kementerian Perdagangan China, menyatakan negaranya telah mengambil langkah balasan dengan menargetkan sektor-sektor penting AS. Tujuannya adalah untuk meminimalkan dampak perang dagang terhadap perekonomian China.
Ekspansi China ke Indonesia membawa dampak positif dan tantangan tersendiri. Di satu sisi, investasi China di industri baterai EV dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Di sisi lain, Indonesia perlu memastikan bahwa keberadaan China tidak hanya sekadar memindahkan basis produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi industri dalam negeri.
Untuk memaksimalkan peluang ini, pemerintah Indonesia perlu memperkuat regulasi dan insentif bagi industri baterai berbasis nikel. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan investor asing harus difokuskan pada transfer teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal.