Imbas PPKM, Jokowi Sebut Daya Beli Masyarakat Semakin Lesu

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 memukul daya beli masyarakat. Dirinya menyebut inflasi rendah menjadi indikasi ada komponen konsumsi yang tertahan akibat PPKM Level 4.

“Tetapi kita juga tahu bahwa inflasi yang rendah juga bisa bukan hal yang menggembirakan, karena bisa saja ini mengindikasikan turunnya daya beli masyarakat akibat pembatasan aktivitas dan mobilitas,” kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi, Rabu, 25 Agustus 2021.

Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juli 2021 mengalami inflasi tipis 0,08%. Bank Indonesia (BI) dalam surveinya inflasi tipis berlanjut pada Agustus 2021, yakni 0,04%.

• Semester I-2021, Laba Bersih Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Milik Grup Sinarmas Meningkat 32,14 Persen
• Harganya Melesat, Bursa Gembok Sementara Saham Bank Neo Commerce (BBYB)
• Lirik Bisnis Logistik, Ustaz Yusuf Mansur Ikut Konsorsium Zebra Nusantara (ZBRA)

Akibat roda perekonomian terganjal PPKM, Jokowi mewaspadai adanya penurunan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada kuartal III-2021. Oleh karena itu, Jokowi memberikan mandat khusu bagi Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk melakukan sejumlah strategi.

Pertama, memantau ketersediaan barang dan stabilitas kebutuhan pokok. “Karena dalam kondisi daya beli masyarakat yang menurun, stabilitas harga bahan pangan sangat penting bagi masyarakat,” jelas Jokowi.

Kedua, mendorong sektor-sektor potensial untuk memacu produktivitasnya. Sektor yang mendapat sorotan dari Mantan Wali Kota Solo ini antara lain Pertanian, nelayan, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Terakhir, khusus untuk sektor pertanian, Jokowi ingin Kementerian/Lembaga (K/L) menambah nilai (valued added) hasil produknya. Hal ini dilakukan karena dirinya melihat adanya potensi ekspor yang tinggi dari hasil produk pertanian dalam negeri.

Meski ada inflasi rendah, Gubernur BI Perry Warjiyo tidak mengubah target IHK pada tahun ini. Dirinya masih menaruh target IHK 3% pada 2021 dan 2022.

“Sejalan dengan terjaganya ekspektasi inflasi dan stabilitas nilai tukar, belum kuatnya permintaan, serta ketersediaan pasokan, kami perkirakan inflasi pada tahun 2021 dan 2022 akan terjaga dalam kisaran sasaran yaitu 3% dan +- 1%,” jelasnya dalam kesempatan yang sama.

Inflasi yang terjaga ini bakal menjadi aspek penguat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam hal ini. BI menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini mencapai 3,5%-4,3% yoy.