Impor 16 Juta Dosis Vaksin COVID-19 Sudah Tiba, Telan Biaya Rp255 Miliar

JAKARTA – Pemerintah membebaskan bea masuk dan pajak untuk impor 16 juta dosis bulk vaksin COVID-19 yang datang pada Kamis, 25 Maret 2021. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan fasilitas fiskal ini menelan biaya hingga Rp255 miliar.

Insentif fiskal impor vaksin COVID-19 ini meliputi pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor, PPh pasal 22 impor, dan bea masuk. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memberikan layanan rush handling atau pelayanan segera dalam setiap kedatangan vaksin COVID-19

“Dengan adanya suplai tambahan hari ini, maka kecepatan vaksinasi per hari akan terus kita tingkatkan sehingga akan mencapai target 181,5 juta vaksin untuk mencapai herd immunity,” ucap Dante dalam konferensi pers kedatangan vaksin tahap ke tujuh yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Negara, Kamis 25 Maret 2021.

• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• Cegah Ledakan Kasus COVID-19, Pemerintah Geser dan Hapus Hari Libur Nasional Ini
• Penyaluran KPR FLPP: BTN Terbesar, Tiga Bank Daerah Terbaik

Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 148/PMK.04/2007 yang memasukkan vaksin dalam kategori barang impor tertentu yang memerlukan rush handling dari kawasan pabean atau bandara.

Dante menyebut pemberian fasilitas fiskal ini ditempuh sebagai langkah percepatan program vaksinasi COVID-19.

Secara keseluruhan, Indonesia telah memiliki 53,5 juta bulk vaksin yang akan diproduksi PT Bio Farma (Persero). Perusahaan pelat merah tersebut hingga 12 Maret 2021 telah memproduksi 20 juta dosis vaksin COVID-19 yang didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia.

Dante menyebut sebanyak 6 juta orang telah menerima dosis pertama vaksin COVID-19. Sebanyak 3 juta penerima vaksin di antaranya telah menerima dosis vaksin kedua.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo memberikan target program vaksinasi COVID-19 rampung pada akhir tahun ini. (SKO)