Indef Nilai Anggaran Rp71 Triliun untuk Makan Bergizi Gratis Masih Kurang

JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat akan menjabat pada Oktober 2024. Anggaran program  sudah dipetakan dan dinilai harus berhadapan dengan kondisi keterbatasan ruang fiskal.

Adapun anggaran program makan bergizi gratis tahun depan mencapai Rp71 triliun. Researcher, Center of Industry, Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ariyo D.P. Irhamna, mengungkapkan kondisi keterbatasan ruang fiskal itu didasari kewajiban pembayaran utang yang mempengaruhi RAPBN 2025.

"Ruang fiskal RI sangat terbatas karena kewajiban pembayaran utang,” kata Ariyo saat diskusi publik bertajuk ‘RAPBN 2025 di Masa Transisi: Apa Saja yang Harus Diantisipasi?’ dilansir Senin, 19 Agustus 2024.

• Hanya Dua Bulan, Ini Fokus Bahlil Usai Jadi Menteri ESDM
• Penutupan LQ45 Hari Ini 19 Agustus 2024: 22 Saham Lesu
• Penutupan IHSG Hari Ini 19 Agustus 2024: Naik 34,74 ke 7.466,83 Poin

Ariyo mengatakan, hal ini sekaligus menjadi tantangan dari MBG adalah bagaimana mengimplementasikan rancangan program tersebut di tengah keterbatasan fiskal dan beberapa masalah ekonomi di masyarakat seperti PHK hingga kenaikan BBM.

Bahkan menurutnya, anggaran tersebut masih kurang jika target yang ingin dicapai yaitu penurunan pravelensi stunting. Terlebih, pravelensi stunting di era pemerintahan Joko Widodo masih gagal untuk mencapai angka 14% pada tahun ini. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tingkat pravelensi tahun 2022 masih di angka 21,6%, hanya DKI Jakarta dan Bali yang telah mencapai target tersebut.

Ariyo menyebutkan, maka total anggaran yang diperlukan yaitu Rp84 triliun dengan mempertimbangkan jumlah peserta didik dari Paud, SD, SMP hingga SMA dari 36 provinsi yang mengecualikan Jakarta dan Bali.

Namun, apabila Jakarta dan Bali juga diperhitungkan maka total anggaran yang diperlukan yaitu Rp88,4 triliun. Bahkan, anggaran ini belum termasuk biaya logistik, personil atau tim yang akan mendistribusikan program tersebut.

Untuk mengatasi stunting secara menyeluruh, program tersebut dinilai belum tentu efektif. Sebab, stunting tidak hanya disebabkan oleh asupan gizi makanan tetapi juga saat kondisi kehamilan ibu dan kualitas fasilitas kesehatan.

Sebagai informasi, rancangan anggaran yang akan dialokasikan untuk program MBG pada RAPBN 2025 mencapai Rp71 triliun atau 0,29% terhadap PDB yang mencakup biaya makanan, distribusi (safeguarding) dan operasional lembaga yang menangani program MBG. Program ini juga menargetkan penyerapan 0,82 juta pekerja.