INDEF Sebut Program Kartu Prakerja Jokowi Senilai Rp20 Triliun Gagal Dorong Pemulihan Ekonomi
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyatakan insentif kartu prakerja yang diluncurkan Presiden Joko Widodo (Widodo) tidak selaras dengan skenario pemulihan ekonomi nasional tahun ini.
Nasional
JAKARTA – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyatakan insentif kartu prakerja yang diluncurkan Presiden Joko Widodo (Widodo) tidak selaras dengan skenario pemulihan ekonomi nasional tahun ini.
Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengungkapkan kartu prakerja sama sekali tidak membantu mengungkit konsumsi masyarakat.
Menurut survei Badan Pusat Statistik (BPS), hanya 48% peserta kartu prakerja yang secara serius menaruh minat untuk meningkatkan kapabilitasnya.
- 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
- PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
- Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
“Artinya sisanya itu tidak benar-benar mengikuti dan keluar dari tujuan kartu prakerja itu sendiri,” kata Tauhid mengomentari soal survei BPS dalam diskusi virtual, Selasa 11 Mei 2021.
Itu artinya, lanjut Tauhid, sebanyak 50% dari pagu anggaran kartu prakerja mubazir. Untuk diketahui, pagu anggaran kartu prakerja pada tahun ini mencapai Rp20 triliun.
“Kita mesti hati-hati karena uang banyak, meski dari utang, kalau belanja seperti ini tidak efektif maka sulit memulihkan ekonomi Indonesia,” kata Tauhid.
Di sisi lain, program pemerintah untuk mengungkit konsumsi justru diklaim tidak tepat sasaran. Menurut Tauhid, pemerintah perlu berbenah agar dana bantuan sosial (bansos) sampai kepada 40% kelompok masyarakat ekonomi lemah.
“Nyatanya, mengacu ke Susenas Maret 2019, dan kami yakni tidak jauh berbeda datanya pada 2021, masih banyak 30%-40% masyarakat yang menerima bansos padahal sebenarnya tidak berhak,” terang Tauhid.
Padahal, pemerintah telah menggelontorkan dana Rp157,4 triliun dalam program perlindungan sosial Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021.
Tauhid menyebut, bansos yang tidak tepat sasaran akan menahan konsumsi rumah tangga.
“Masyarakat yang tidak berhak, tapi menerima bansos, itu dananya bakal ditabung. Kalau sudah seperti itu, susah untuk menggenjot konsumsi dan memberi perlindungan ke masyarakat yang membutuhkan,” ucap Tauhid. (LRD)