Indonesia Dapat Durian Runtuh dari Lonjakan Harga Komoditas, Sri Mulyani: Tahun Depan Tidak Akan Terulang

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa tahun depan, durian runtuh yang diterima Indonesia berkat lonjakan harga komoditas kemungkinan tidak akan terulang tahun depan. 

Sri Mulyani mengungkapkan, pendapatan negara pada tahun depan akan menjadi salah satu perhatian utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) karena angin segar dari komoditas yang sangat tinggi pada tahun ini kemungkinan tidak akan terulang. 

Dari sisi pajak, tahun ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksikan akan memperoleh penerimaan dari komoditas sebesar Rp279 triliun. Namun, pemerolehan ini diprediksi tidak akan terulang pada tahun 2023. 

Sementara, dari sisi bea cukai, Indonesias memperoleh bea keluar Rp48,9 triliun untuk tahun 2022, terutama untuk komoditas yang membayar bea keluar seperti minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO). 

• Jalan Terjal Garuda Indonesia Kembalikan Masa Kejayaan Angkut Puluhan Juta Penumpang per Tahun
• Kominfo: Mayoritas Masyarakat Indonesia Belum Pernah Gunakan Layanan Digital Banking
• Pengumuman! Pegadaian Beri Pembebasan Bunga Selama 45 Hari untuk Nasabah dengan Pinjaman Segini

Pemerolehan surplus pada neraca perdagangan salah satunya didukung oleh harga minyak yang mencapai kisaran US$95-US$100 (Rp1,41 juta-Rp1,49 juta dalam asumsi kurs Rp14.915 perdolar Amerika Serikat/AS) sepanjang tahun 2022 berjalan. 

Namun, Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah memprediksi harga minyak akan melemah pada tahun 2023, begitu juga dengan batu bara dan CPO.

“Tahun depan diperkirakan akan melemah pada level US$90 (Rp1,34 juta) perbarel , dan untuk harga-harga seperti batu bara yang mencapai US$244 (Rp3,64 juta) perton, tahun depan diperkirakan akan lebih lemah, yaitu pada level US$200 (Rp2,98 juta) perton," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Menteri terkait Sidang Paripurna, Senin, 8 Agustus 2022. 

Sementara itu,  CPO yang menyentuh harga US$1.350 (Rp20,13 juta) permetrik ton pada tahun 2022, diperkirakan juga akan menurun di bawah US$1.000 (Rp14,91 juta) permetrik ton. 

• Kapal Gandum Pertama Meninggalkan Ukraina, Ini Yang Bisa Kita Ketahui
• SR-71 Blackbird, Pesawat Canggih Ini Sempat Membuat Nyamuk Amerika Hidup Bahagia
• 120 Tahun Terpisah, Hercules Kembali Temukan Kepalanya

Harga komoditas yang diperkirakan akan melemah pada tahun 2023 pun akan menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyusun anggaran. 

Untuk belanja kementerian/lembaga (K/L), yang mencapai Rp993 triliun pada tahun 2023, akan difokuskan kepada peningkatan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, dan untuk mendukung penyelenggaran pemilu. 

“Instruksi Bapak Presiden sebelumnya adalah untuk menyelesaikan proyek, jangan sampai ada proyek baru yang kemudian tidak selesai pada akhir tahun atau tahun 2024,” papar Sri Mulyani. 

Sri Mulyani pun mengatakan bahwa pemerintah akan tetap menganggarkan anggaran pendidikan sebesar 20% sementara sektor kesehatan tidak lagi mendapatkan alokasi dana khusus dalam penanganan pandemi.

Meski demikian, anggaran kesehatan yang reguler akan dinaikkan dari Rp113 triliun menjadi Rp168,4 triliun pada tahun 2023 untuk memperkuat sistem kesehatan di Indonesia.

“Sedangkan subsidi dan kompensasi yang tahun ini diperkirakan mencapai Rp502 triliun tahun depan juga masih akan sangat besar yang nanti angka finalnya akan disampaikan Bapak Presiden,” tutur Sri Mulyani.