Indonesia Jadi Penanda Tangan Pertama Konvensi Pariwisata Dunia

JAKARTA – Indonesia menjadi negara pertama yang menandatangani framework convention on tourism ethics atau konvensi kerangka kerja etika pariwisata. Hal ini dinilai penting untuk dunia pariwisata global agar lebih adil, inklusif, transparan, dan bermanfaat untuk semua pihak.

Organisasi Pariwisata Dunia atau United Nations World Tourism Organization (UNWTO) menyebutkan ini merupakan langkah signifikan menuju ratifikasi konvensi. Konvensi tersebut merupakan hasil dari pertemuan ke-23 sidang umum UNWTO pada September 2019.

“Penandatanganan tersebut adalah tanda yang jelas bahwa negara-negara anggota mengharapkan kepemimpinan yang tegas dari UNWTO dan tetap berkomitmen pada misinya untuk menggunakan jeda ini (pandemi COVID-19) sebagai kesempatan untuk menyelaraskan kembali pariwisata,” jelas UNWTO dikutip dari siaran pers, Sabtu, 3 Oktober 2020.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

Konvensi tersebut digadang-gadang sebagai langkah maju yang besar bagi industri pariwisata dunia. Dengan demikian pariwisata akan memiliki kode etik yang universal dan mengikat. Terlebih, pariwisata ini merupakan salah satu sektor sosial-ekonomi terpenting di dunia.

Dalam siaran pers tersebut disebutkan bahwa penandatanganan itu dilaksanakan di kantor pusat UNWTO di Madrid, Spanyol. Duta Besar Indonesia untuk Spanyol, Hermono, turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Dalam kegiatan ini, Indonesia menjadi negara pertama yang menandatangani konvensi itu. Hal ini menandakan komitmen yang kuat untuk menegakkan prinsip-prinsip etika tertinggi seiring dengan perluasan sektor pariwisata.

Indonesia yang merupakan negara anggota sejak 1975 ini, memainkan peran penting dalam penyusunan konvensi sebagai bagian dari komite yang mengubah kode etik tersebut. Konvensi ini menjadi instrumen yang mengikat secara hukum internasional.

Adapun, Indonesia bekerja sama dengan UNWTO untuk memulai kembali pariwisata setelah pandemi COVID-19 pada September 2020.

UNWTO telah melakukan pertemuan virtual dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dan Pemerintah Provinsi Bali.

Pertemuan itu dilakukan dalam rangka menjajaki solusi untuk pembukaan kembali pariwisata Bali yang aman bagi pengunjung internasional.