Indonesia Kenalkan Langkah Pariwisata Berkelanjutan di Forum ASEAN
- Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf/Baparekraf, Ni Made Ayu Marthini, menyampaikan dalam NTO’s Media Briefing ASEAN Tourism Forum 2024 di Vientiane, Laos, pada Rabu, 24 Januari 2024, fokus utama pemerintah Indonesia saat ini adalah pada pengembangan pariwisata yang bersifat inklusif dan berkelanjutan.
Nasional
JAKARTA - ASEAN Tourism Forum (ATF) 2024, yang berlangsung di Vientiane, Laos dari 23 hingga 27 Januari 2024, telah dimulai dengan aktifnya partisipasi dari Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).
Salah satu momen signifikan adalah kehadiran dalam NTO's (National Tourism Organisation) Media Briefing ASEAN Tourism Forum 2024.
Pada kesempatan tersebut, Kemenparekraf mengambil inisiatif untuk memaparkan serangkaian tindakan percepatan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia.
- Upaya OJK untuk Tingkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pasar Modal Lewat POJK 30 2023
- Borong Saham YG Entertainment Rp234 Miliar, Kepemilikan Saham Yang Hyuk Suk Tembus 19 Persen
- Regulator Hapus Draf Rencana Pembatasan, Saham Perusahaan Game China Melonjak Naik
Langkah-langkah ini diambil dengan tujuan utama untuk memelihara keberlanjutan lingkungan serta melestarikan tradisi dan budaya yang menjadi daya tarik utama sektor pariwisata di tanah air.
Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf/Baparekraf, Ni Made Ayu Marthini, menyampaikan dalam NTO’s Media Briefing ASEAN Tourism Forum 2024 di Vientiane, Laos, pada Rabu, 24 Januari 2024, fokus utama pemerintah Indonesia saat ini adalah pada pengembangan pariwisata yang bersifat inklusif dan berkelanjutan.
“Berbagai upaya pun dihadirkan, baik meluncurkan program, strategi hingga kebijakan demi mewujudkan pariwisata hijau atau green tourism,” kata Made, dikutip dari InfoPublik, Kamis, 25 Januari 2024.
Sebagai contoh, menerapkan kebijakan pungutan bagi wisatawan mancanegara, yang diwajibkan membayar sejumlah Rp150.000 atau setara dengan US$10. Biaya ini diarahkan untuk mendukung upaya pelestarian budaya, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta mengatasi masalah sampah di destinasi wisata di wilayah Bali.
Kebijakan tersebut akan diberlakukan di wilayah Bali, Indonesia mulai 14 Februari 2024. “Upaya itu diterapkan agar wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali turut berkontribusi dalam upaya melestarikan budaya kita, konservasi alam, dan juga konservasi lingkungan dan budaya,” ujar Made.
Ni Made menambahkan, Kemenparekraf sedang aktif mengejar berbagai inisiatif, termasuk persiapan desa wisata berkelanjutan, penerapan standar dan sertifikasi CHSE (Clean, Health, Safety, and Environment), kampanye zero waste, no plastic, serta perhitungan dan penyeimbangan jejak karbon.
Selain itu, pemerintah juga tengah mengimplementasikan dan merencanakan aksi bersama untuk mendukung perkembangan industri pariwisata berkelanjutan di Indonesia. “Karena dalam mewujudkan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan, kita perlu merangkul berbagai pihak,” terang Made.
Kemenparekraf telah menyusun suatu panduan bagi para wisatawan, terutama yang berasal dari luar negeri, yang memberikan informasi mengenai aturan dan larangan (do and don’t) yang berlaku saat mereka mengunjungi destinasi wisata maupun pusat ekonomi kreatif di Bali.
“Traveling guide do and don't itu harus kita sampaikan kepada wisatawan yang berkunjung ke Bali. Bahwa ketika melakukan perjalanan wisata tentu ada kearifan juga penghormatan kepada adat istiadat daerah setempat yang perlu kita taati,” ujar dia.
Kemenparekraf juga telah mengembangkan kebijakan sebagai dasar atau acuan untuk menerapkan pariwisata berkelanjutan, antara lain melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 5 Tahun 2020 mengenai Panduan Pengelolaan Sampah Plastik di Destinasi Wisata Bahari.
Serta Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 mengenai Panduan Destinasi Berkelanjutan. “People dan planet adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Lingkungan yang lestari sangat dibutuhkan bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh karenanya, penting bagi kita untuk menjaganya,” tutur Made.
Pada kesempatan tersebut, Ni Made membagikan pencapaian sektor pariwisata Indonesia sepanjang 2023, dimana tahun tersebut diwarnai oleh berbagai tantangan, seperti berakhirnya pandemi COVID-19 di pertengahan tahun dan masuk ke fase endemi.
Ni Made mengungkap beberapa pencapaian sektor parekraf pada tahun 2023, termasuk devisa pariwisata pada Januari hingga Juni 2023 mencapai US$6,08 miliar, sementara nilai ekspor produk ekonomi kreatif pada periode yang sama mencapai US$11,82 miliar.
Selain itu, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada periode Januari – November 2023 mencapai 10,4 juta, sedangkan perjalanan wisatawan domestik pada Januari – Oktober 2023 mencapai 688,78 juta perjalanan.
Adapun target Kemenparekraf untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia pada tahun 2024 mencakup nilai devisa pariwisata dalam kisaran 7,38 – 13,08 miliar dolar AS.
- PM Australia Pertimbangkan Potong Pajak Orang Kaya
- Didukung Fintech Lending, Pelaku UMKM Ini Bisa Ekspansi Usaha Lewat Food Truck
- Gojek Menjadi Aplikasi Transportasi Online Paling Populer pada Rentang 2022-2023
Nilai ekspor produk ekonomi kreatif sekitar US$27,53 miliar, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara antara 9,5 – 14,3 juta, dan jumlah perjalanan wisatawan domestik sekitar 1,25 – 1,5 miliar perjalanan.
“Mudah-mudahan target-target di 2024 ini dapat kita capai lebih baik dari tahun-tahun sebelumanya. Tentunya demi kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” tutup Made.