Indonesia Perlu Berguru Ke JBIC Soal Pembangunan Infrastruktur Kota Cerdas IKN

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan, Rachmat Gobel mengatakan Indonesia perlu menarik Jepang untuk berperan dalam pembangunan IKN. Ia menilai Jepang memiliki konsep pembangunan kota yang jelas, terutama terkait konsep lingkungan, air dan tekonologi. Hal itu disampaikan saat menerima delegasi Japan Bank for International Cooperation (JBIC) dan Duta Besar Jepang untuk Indonesia, YM Kanasugi Kenji.

Menurut Gobel, inilah saat yang tepat untuk memindahkan ibu kota negara ke IKN. Jika pembangunan IKN tidak dilakukan dengan perencanaan dari sekarang, maka hal tersebut akan membebani Jakarta. Apalagi Jakarta sebagai Ibu Kota sudah penuh permasalahan.  Visi pembangunan IKN yang dicanangkan Presiden Joko Widodo sendiri salah satunya adalah menjadikan IKN menjadi kota yang cerdas, modern dan juga berstandar internasional yang kesemuanya untuk merepresentasikan kemajuan bangsa Indonesia.

IKN digadang-gadang nantinya bisa mengadopsi gaya hidup yang efisien dan juga rendah karbon pada transportasi publik dan juga kota yang ramah pejalan kaki, membawa inovasi dan teknologi terbaik dan menjadi smart metropolis.

• Tahun 2023 Diramalkan 'Gelap', Pengamat Justru Melihat Peluang Positif bagi Ekonomi Indonesia
• CSIS Optimistis Ekonomi Indonesia Akan Aman pada 2023, Inilah Alasannya
• Indonesia vs Uni Eropa: Melawan Hegemoni Barat

“Sehingga, mudah-mudahan ada masukan-masukan dari JBIC (Jepang),” kata Gobel dalam website resmi, dikutip Selasa, 29 November 2022.

Asal tahu, Badan Otorita IKN bersama sejumlah kementerian terkait lainnya seperti Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas saat ini tengah menggodok Peraturan Pemerintah (PP) terkait insentif fiskal maupun nonfiskal bagi investor di IKN. 

Hal itu menyusul jajak pasar atau market sounding yang dilakukan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu. Sejak jajak pasar, minat investasi dari para penanam modal dikabarkan membludak hingga 39 kali lipat untuk area kawasan inti pusat pemerintah (KIPP).

Dari rencana awal hanya dibuka area 1A KIPP bagi investor, kini pemerintah membuka sekaligus area 1A, 1B dan 1C KIPP untuk menyambut investor. Pemerintah juga membuka peluang investasi untuk kawasan pariwisata, pusat ekonomi, pendidikan, hingga pusat kesehatan.