Ingin Pangkas Pengangguran, Program Padat Karya Jadi Tumpuan Jokowi

JAKARTA – Presiden Joko Widodo mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memperbanyak program padat karya. Menurut Jokowi, Program itu dapat memperbaiki tingkat pengangguran di Indonesia yang melonjak akibat pandemi COVID-19.

“Saya minta APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) bisa memberikan pekerjaan kepada masyarakat lapis bawah dengan cara memperbanyak program padat karya,” ungkap Jokowi dalam Pengarahan Rapat Koordinasi Kepala Daerah, Rabu 14 April 2021.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia melonjak 1,8% menjadi 7,07% pada 2020. Peningkatan ini terjadi lantaran ada tambahan angkatan kerja sebanyak 2,36 juta orang, sehingga total menjadi 138,22 juta angkatan kerja.

Jokowi berpendapat pengangguran merupakan permasalahan yang paling nampak dari adanya pandemi COVID-19. Tidak heran, pemerintah menggelontorkan anggaran yang tidak sedikit dalam mendorong program padat karya ini.

“Bapak ibu sekalian harus fokus untuk memberikan kebijakan yang fokus dan jelas. Usahakan agar belanja pembangunan lebih besar daripada belanja aparatur,” tegas Jokowi.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea

Mantan Walikota Solo ini juga mengingatkan kepala daerah untuk cermat dalam mengelola dana daerah. Pasalnya, kemampuan daerah dalam mengelola dana daerah akan berimplikasi langsung terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

“Hati-hati, harus dikelola dengan cermat. Anggarkan kepada dua sampai tiga prioritas saja agar menjadi jelas dan mudahnya mengontrolnya,” jelas Jokowi.

Untuk diketahui, sebesar 65% pendanaan daerah bersumber dari alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari Pemerintah Pusat. Sementara pemasukan Pemda dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru mencapai 23% dan 8,4% sisanya berasal dari pendapatan lainnya.

Di level kementerian, Jokowi merestui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melanjutkan program infrastruktur kerakyatan. Program ini dilakukan dengan skema padat karya tunai yang menelan biaya Rp12,06 triliun di tahun ini.

Upaya pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan rupanya menjadi prioritas dalam anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Nathan Kacaribu menilai, penciptaan lapangan kerja dapat membuat efek yang cepat ke dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pemerintah mengalokasikan Rp122,44 triliun pada program prioritas ini. Angka itu melonjak 87% dibandingkan dengan anggaran pada 2019 yang sebesar Rp65,22 triliun.

“Pemerintah fokus pada kecepatan pemulihan dengan banyaknya stimulus di proyek padat karya sehingga bisa menambah lapangan kerja tahun ini. Inilah pembeda antara PEN 2020 dan 2021,” kata Febrio dalam diskusi virtual beberapa waktu lalu.(RCS)