Ingin Tutup PLTU Lebih Awal, Pemerintah Didesak Perkuat Komitmen

JAKARTA - Koordinator Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara Tata Mustasya, mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan inisiasi dalam transisi energi bersih dan terbarukan melalui berbagai macam perencanaan dan kebijakan yang jelas.

Desakan ini datang pasca-Indonesia menyatakan ingin menutup lebih awal operasi PLTU batu bara sebelum 2040 di perhelatan COP26 Glasgow, Skotlandia.

Pasalnya, dalam dokumen RUPTL terbaru 2021-2030, PLTU batu bara justru masih mendapatkan porsi penambahan sebesar 13,8 Gigawatts (GW). Saat ini, kapasitas PLTU batu bara telah mencapai 31,9 GW.

"Inisiatif ini dapat menjadi jalan keluar bagi Indonesia untuk menghentikan operasi PLTU batu bara di 2040 sesuai rekomendasi IPCC dan melakukan transisi ambisius ke energi bersih dan terbarukan," ujar Tata Mustasya dalam keterangan resmi dilihat pada, Kamis, 4 November 2021

• Lagi, Satgas Waspada Investasi OJK Temukan 116 Pinjol Ilegal
• Harga Minyak Goreng Terus Naik, Ekspor CPO Akan Disetop
• Trik Mudah Cara Nonton YouTube Sambil Chat di WhatsApp

Tata juga mengatakan bahwa salah satu upaya yang harus diperjuangkan pemerintah yakni menghilangkan berbagai hambatan dan menciptakan insentif bagi pengembangan energi bersih dan terbarukan yang menurutnya potensinya melimpah di Indonesia.

Pihaknya menilai bahwa PLTU batu bara telah memberikan kontribusi besar terhadap krisis iklim serta dampak kesehatan, sosial dan ekonomi yang merugikan sebagian besar rakyat Indonesia.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa Indonesia butuh pendanaan yang besar untuk menutup PLTU. Beliau mengharapkan dunia internasional untuk ikut membantu dalam melakukan transisi energi dinegeri ini.

Bank Pembangunan Asia (ADB) pun ikut meluncurkan Mekanisme Transisi Energi demi membantu sejumlah negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dalam rangka menutup 50% PLTU dalam kurun waktu 10 hingga 15 tahun ke depan.