Ini 2 Pesan Sri Mulyani ke Perbankan Soal Kredit UMKM

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta perbankan dengan fokus segmen UMKM agar tak sekedar menyalurkan kredit semata, namun juga turut meningkatkan kualitas dan produktivitas mereka.

Pasalnya, jika hanya fokus mengejar untung di segmen ini, tidak akan ada UMKM yang naik kelas dan akhirnya mandiri tanpa perlu mengakses kredit dengan tarif subsidi dari pemerintah.

Pemerintah telah menganggarkan subsidi KUR sebesar Rp450 triliun dan anggaran belanja UMKM sebesar Rp48,5 triliun untuk tahun 2023. Harapannya, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, UMKM diharapkan bisa benar-benar naik kelas berkompetisi dengan sumber peembiayaan yang menggunakan tingkat bunga pasar.

• Usai Diserang Short Seller, Adani Rugi Rp973 Triliun
• Deretan Merek Motor Listrik yang Berpotensi Dapat Subsidi Rp7 Juta
• Daftar Kementerian yang Buka Lowongan CPNS 2023 untuk Lulusan SMA

“Jangan hanya membiayai tapi juga memberdayakan. Harus ada indikator kualitas UMKM yang bisa ditingkatkan lagi. Masalahnya (subdsidi KUR) itu yang existing yang seharusnya sudah bisa menggunakan market rate malah balik menggunakan subsidized rate," kata dia dalam sebuah seminar baru-baru ini, dikutip Selasa, 31 Januari 2023.

Ditambahkan, total lending lembaga keuangan RI ke UMKM yang jumlahnya sekitar 64 jutaan masih sangat rendah, baru 20% saja. Bandingkan dengan negara lain yang mayoritas sudah di atas 50% atau bahkan 80% di Korea Selatan.

Selain itu, saat ini baru sekitar 12 juta UMKM saja yang memiliki pembiayaan yang cukup. Sementara 45 juta UMKM lainnya belum mendapatkan pembiayaan yang memadai. 

Jika dirinci, UMKM yang belum mendapatkan pembiayaan memadai terdiri dari 18 juta UMKM yang sama sekali belum mendapatkan pembiayaan, 7 juta UMKM mendapatkan pembiayaan dari kerabat atau keluarga,  6 juta UMKM mendapatkan pembiayaan berkelompok, 5 juta UMKM mendapatkan pembiayaan dari rentenir, 3 juta UMKM mendapatkan pembiayaan dari bank, 3 juta UMKM mendapatkan pembiayaan pegadaian, 1,5 juta UMKM mendapatkan pembiayaan BPR dan 1,5 juta UMKM mendapatkan pembiayaan fintech. 

“Mereka (UMKM luar negeri) bisa growing karena likuiditas dan akses modal yang cukup. UMKM kita memang masih didominasi sektor jasa perdagangan dan degree formality dan informality nya masih tinggi. Artinya memang masih perlu ditingkatkan lagi kualitas dan produktivitasnya,” tambah Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, mengerek laba bukanlah tantangan bagi bank yang fokus di segmen UMKM karena dengan bunga 50% seperti rentenir pun misalnya, mereka masih mau membayar.

Namun justru tantangannya menjadikan mereka benar-benar resilient, mandiri dan mampu berkompetisi di tingkat bunga pasar. Diperlukan pula afirmasi dan komitmen untuk melibatkan UMKM terkait kebutuhan belanja barang dan jasa. 

Pesan kedua Sri Mulyani kepada perbankan yang tak kalah penting adalah mempersiapkan metode penghitungan emisi karbon di setiap aktivitas produksi yang dihasilkan oleh UMKM. 

“UMKM mungkin akan jauh lebih rumit sebelum kita come up dengan bagaimana menghitung berapa karbon diproduksi dari setiap kegiatan mereka. Boro-boro di UMKM, perusahaan besar saja belum kita hitung dengan cukup baik. Tapi itu sama dengan teknologi digital, that's the direction that we are going. Better prepare dari pada Anda cought by surprise,”  kata Sri Mulyani.