Ini Alasan PKB Yakin Hak Angket Pemilu 2024 akan Mendapat Banyak Dukungan

JAKARTA - Ketua DPP PKB, Yanuar Prihatin, yakin bahwa proses hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 akan bergilir di DPR. Dia optimistis akan mendapat lebih banyak dukungan.

“Proses hak angket akan terus bergulir di DPR. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan hak angket ini akan mendapat dukungan lebih banyak lagi,” kata Yanuar, di Jakarta, pada Selasa, 26 Maret 2024.

“Selain PDIP, PKB, PKS dan Nasdem, hak angket sangat terbuka untuk didukung oleh fraksi-fraksi lainnya di DPR. Hal ini terjadi karena terdapat kesamaan pandangan tentang pentingnya hak angket untuk meluruskan simpang siur penyelenggaraan Pemilu 2024,” ungkap Yanuar.

• OpenAI Pepet Petinggi Hollywood Tawarkan AI Pembuat Video, Sora
• Rahasia Telkom (TLKM) Kerek Laba di Tengah Pendapatan Naik Tipis
• Bank Danamon Bagikan Dividen Rp1,2 Triliun atau Setara 35 Persen Laba Bersih Tahun 2023

Menurutnya, setelah Pemilu 2024, setiap partai politik mulai menghitung eksistensi masing-masing di dalam pemerintahan yang baru.

Dia menjelaskan, semua pihak memiliki kepentingan terhadap hak angket, yang berarti setiap partai politik dapat menggunakan aspek tertentu dari hak angket sesuai dengan kepentingannya masing-masing.

“Gerindra, misalnya, sangat membutuhkan legitimasi yang lebih kuat lagi untuk kepemimpinan Prabowo-Gibran jika sudah dilantik sebagai pemenang pilpres. Mereka tentu berkeinginan agar Prabowo Subianto bisa lebih kuat dan mandiri dalam mengambil keputusan sebagai presiden, tidak dibayang-bayangi oleh sosok Jokowi terus menerus,” papar Yanuar.

Begitu pula dengan Partai Golkar, Partai Demokrat, seta PAN. Golkar apat mengambil manfaat dari hak angket untuk kepentingan konsolidasi partainya ke dalam secara bebas.

“Dengan tambahan kursi di DPR yang signifikan, dukungan Golkar kepada hak angket akan menambah daya tawarnya dalam bernegosiasi dengan Prabowo dan bahkan dengan Jokowi sendiri,” terangnya.

Sementara itu, Partai Demokrat, Yanuar menilai partai tersebut membutuhkan power yang lebih kuat untuk lebih diperhitungkan dalam konstelasi pasca pilpres.

“Apalagi PAN sangat membutuhkan suatu keadaan di mana partai ini ingin lebih bebas, mandiri dan leluasa dalam berkiprah ke depan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI tersebut menjelaskan, hak angket akan menjadi titik temu bagi beragam cara pandang dan bahkan kepentingan yang berbeda-beda.

“Sehingga, boleh jadi hak angket bisa akan terkait juga dengan pileg, bukan sekadar pilpres. Dalam situasi ini mungkin saja akan ada kompromi antar fraksi soal pilihan isu yang akan diselidiki,” papar Yanuar.

Yanuar menilai, semua kepentingan tersebut dapat disalurkan melalui hak angket. Terutama, hampir semua partai politik memiliki kekhawatiran yang serupa tentang biaya politik yang tinggi dalam Pemilu 2024.

• Matahari Kembali Bombardir Bumi, Picu Badai Geomagnetik Terkuat dalam 6 Tahun
• 14 Pinjol Ini Punya Tingkat Kredit Macet di Atas Batas Wajar, Ada yang Sampai 63,93 Persen
• Saham POLU hingga IDPR Top Gainers Kala IHSG Dibuka Turun

Yanuar menyatakan, semua parpol menaruh harapan agar sisi buruk Pemilu 2024 tidak terulang. Selain itu, dia percaya PPP juga mungkin tidak ingin kehilangan momentum dengan hak angket, karena mereka berharap gugatannya di Mahkamah Konstitusi (MK) bisa berhasil membawa partainya masuk ke DPR dengan melampaui ambang batas parlemen 4%.

“Hak angket akan menjadi titik temu untuk berbagai cara pandang dan bahkan kepentingan yang berbeda-beda. Sehingga boleh jadi hak angket bisa akan terkait juga dengan pileg, bukan sekedar pilpres. Dalam situasi ini mungkin saja akan ada kompromi antar fraksi soal pilihan isu yang akan diselidiki,” ujar dia.