Ini Dia Strategi Pemdakab Bogor Atasi Dampak Kekeringan pada Sektor Pertanian

JAKARTA - Pemdakab Bogor melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan (Distanhorbun) melakukan langkah-langkah penanganan dampak kekeringan pada sektor pertanian. Salah satunya melalui jaminan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) bagi para petani padi yang mengalami gagal tumbuh atau gagal panen akibat bencana kekeringan.

Distanhorbun bersama PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) melakukan survey lapangan pada Senin, 25 September 2023 di area persawahan yang akan menerima AUTP salah satunya area sawah seluas 7,5 hektar yang dikelola Kelompok Tani (Poktan) Subur Tani, di Kecamatan Sukamakmur mengalami gagal tumbuh akibat kekeringan.

Hal ini dijelaskan Kepala Bidang Perlindungan dan Pelayanan Usaha Distanhorbun Kabupaten Bogor, Judi Rahmat kepada Tim Komunikasi Publik Diskominfo saat mengunjungi lahan sawah yang terdampak kekeringan di Kecamatan Sukamakmur. 

• Pedagang Pasar Tanah Abang Girang TikTok Dilarang Jualan
• Menyimak Strategi Biden Merangkul Kembali Kawasan Indo-Pasifik
• Kendaraan Berbahan Bakar Fosil Dilarang Masuk IKN

“Luas area sawah Poktan Subur Tani sebesar 26,65 hektar, dan ada 7,5 hektar yang terdampak kekeringan yang akan diberikan AUTP. Pemberian AUTP ini adalah bukti bahwa Pemkab Bogor hadir di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi para petani. Pemberian asuransi ini hanya salah satu upaya yang kami kerjakan,” jelas Judi.

Judi menuturkan bahwa dari awal Distanhorbun sudah memprediksi kejadian El Nino ini maka kita sudah meningkatkan asuransinya, tahun 2023 kita naikkan 150% artinya 2,5 kali lebih besar dari tahun 2022. Tahun 2022 kita menargetkan hanya 10.000 hektar nah tahun ini karena tadi juga ada bagian dari antisipasi kita naikkan jadi 25 ribu hektar. Pihaknya sejak pertama kali mendapatkan informasi dari BMKG bahwa tahun 2023 akan terjadi El Nino, sudah mulai gencar melakukan antisipasi seperti memberikan sosialisasi kepada petani berkolaborasi dengan BMKG.

Kemudian lanjut Judi, ada juga rehabilitasi sarana dan prasarana seperti jaringan irigasi air tersier, namun tentunya dengan jumlah kelompok tani yang banyak dan keterbatasan anggaran kita memang belum bisa mengakomodir semua kepentingan. Upaya lain yang dikerjakan adalah pemberian AUTP, jika seandainya petani mengalami kegagalan panen atau padinya gagal tumbuh sehingga tidak bisa menghasilkan produksi.

Representative Office Manager PT. Jasa Indonesia (Jasindo), Ibnu Patria As Sidik mengungkapkan, AUTP adalah program dari pemerintah dimana petani diberi bantuan berupa asuransi. Program ini khusus untuk petani yang mempunyai lahan maksimal 2 hektar. Jadi kita bekerjasama dengan Distanhorbun Kabupaten Bogor benar-benar membantu petani yang kecil.

“Program ini cukup membantu para petani dimana nilai penggantian per satu hektarnya senilai Rp.6 juta oleh PT. Jasa Indonesia,” ungkap Ibnu.

Ia melanjutkan, persyaratannya mudah, petani hanya tinggal mendaftarkan lahannya, dengan melampirkan KTP dan mengisi formulir. Biaya pendaftaran asuransi tersebut senilai Rp 180 ribu per hektar ditanggung oleh pemerintah alias gratis, dengan rincian 80 persen atau Rp144 ribu dari Pemerintah Pusat, dan 20 persen atau Rp 36 ribu dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

• Fakta Mogok Kerja di AS: Gaji CEO Naik Drastis, Gaji Buruh Justru Turun
• Utang Amerika Capai Rp495.600 Triliun, Perekonomian Negara Terancam
• MA Korting Uang Pengganti Bos Duta Palma Surya Darmadi Rp40 T

Ketua Kelompok Tani (Poktan) Subur Tani, Otoh Suhendar mengungkapkan, semenjak saya bergabung dengan kelompok tani ini tahun 2016 sudah ada asuransi AUTP dari pemerintah dan Jasindo. Syaratnya juga mudah, hanya mendaftarkan lahan, menyertakan KTP, dan mengisi formulir.