Ini Syarat Mutlak Menuju Indonesia Emas 2045 Menurut Sri Mulyani

JAKARTA – Dalam banyak kesempatan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui mengelola perekonomian dalam masa pandemi COVID-19 tidaklah mudah. Terlebih, target Indonesia Emas 2045 merupakan momentum kebangkitan yang tak boleh dilewatkan, termasuk dalam aspek ekonomi.

Sebagaimana diketahui, pemerintah menargetkan Indonesia dapat lepas dari jeratan negara berpenghasilan menengah alias menjadi negara negara maju.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

“Meski tahun ini sulit, visi Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi dan maju tidak boleh pudar,” kata Sri Mulyani dalam sambutannya di acara virtual, Rabu, 18 November 2020.

Merujuk data Kementerian Keuangan, Indonesia diprediksi akan berpopulasi sekitar 309 juta jiwa. Tepatnya, 52% adalah penduduk dengan usia produktif, 75% penduduk tinggal di perkotaan, serta 80% penduduk berpenghasilan menengah.

Dengan demografi yang luar biasa, ekonomi Indonesia diproyeksi mampu menjadi negara  dengan ekonomi terbesar ke-4 di dunia. Pada 2045, pendapatan Indonesia ditaksir mencapai US$23.199 per kapita.

Proyeksi ekonomi ini didukung oleh riset sejumlah lembaga keuangan internasional. Dengan catatan, struktur ekonomi bertransformasi menjadi lebih produktif.

“Untuk mencapai sebuah prediksi, kita perlu memenuhi persyaratan yang tidak mudah,” tegasnya.

Sejumlah persyaratan mutlak menuju Indonesia Emas 2045 antara lain, pertama, infrastruktur yang merawat di seluruh wilayah Nusantara. Kedua, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, artinya pendidikan dan kesehatan menjadi fondasi kuat untuk memiliki SDM yang unggul.

Ketiga, menjadi sebuah keharusan bagi negara yang ingin maju untuk bisa beradaptasi pada penguasaan teknologi dengan cepat. Keempat, perlu adanya tata dan kelola wilayah yang matang.

Kelima, transformasi di bidang ekonomi dan sektor keuangan. Dengan kata lain, pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) harus dikelola secara berkelanjutam, tranparan, dan akuntabel.  

“APBN kita harus baik, dijaga meskipun menghadapi bertubi-tubi berbagai tekanan seperti saat ini.”