Inilah 2 Sistem Pelaporan Online di Subsektor Migas

JAKARTA – Pelaporan online subsektor migas kini dapat dilakukan melalui data migas online. Hal ini memungkinkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk mengakses data, aplikasi perizinan, dan Sistem Operasi Terpadu (SOT) SKK Migas.

Kepala Pusat Data Dan Teknologi Informasi Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi menjelaskan, di subsektor minerba pelaporan dilakukan melalui dua pelayanan.

“Pertama, aspek pelayanan Minerba One Map Indonesia (MOMI). Kedua adalah Minerba One Date Indonesia (MODI),” ungkapnya dalam sebuah acara daring, Selasa, 6 Juli 2021.

• Modernland Realty Raup Marketing Sales Rp341 Miliar pada Kuartal I-2021
• Waskita Karya Raih Kontrak Pembangunan Jalan Perbatasan RI-Malaysia Rp225 Miliar
• Pengelola Hypermart (MPPA) Berpotensi Meraih Rp670,85 Miliar Lewat Private Placement

Aplikasi MOMI tersebut berisi batas-batas perizinan yang telah terbit dan dikompilasi bersama data tematik lainnya. Data tersebut berkaitan dengan peta kawasan hutan, batas administrasi dan informasi geospasial dasar, terminal khusus, dan peta tematik lainnya.

Sementara untuk aplikasi MODI, dikembangkan untuk meningkatkan transparansi kualitas layanan akses data dan informasi di bidang mineral dan batu-bara. Data ini khususnya terkait izin, komoditas, dan masa berlaku kontrak.

Bagi investor, aplikasi ini diklaim dapat berfungsi sebagai search engine perusahan-perusahaan yang eksisting dan sudah diverifikasi sesuai penerbitannya.

Adapun untuk aspek pembinaan dan pengawasan, Agus mengatakan pelaporan dilakukan melalui Minerba Online Monitoring System (MOMS) dan Modul Verifikasi Penjualan (MVP), serta E-PNBP dan Sistem Informasi Pencatatan Piutang (SIPP).

Manfaat bagi Pelaku Usaha

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Batu-bara Indonesia (APBI-IMA) Hendra Sinadia mengakui, upaya transparansi pengelolaan data sektor ESDM sudah berjalan baik.

“Menurut kami banyak capaian yang dihasilkan, salah satunya dalam hal transparansi dan keterbukaan informasi atau tata kelola,” ujar Hendra.

Digitalisasi di Direktorat Jenderal Mineral dan Batu-bara, lanjutnya, bermanfaat bagi pengusaha dan pelaku industri pertambangan.

“Di samping itu, Indonesia juga telah ikut serta dalam Extractive Industries Transparency Initiatives (EITI) sejak 2019. Hal ini membuat iklim investasi di Indonesia semakin diperhitungkan dalam hal tata Kelola,” tambahnya. Ia berharap, sistem ini dapat memberikan motivasi bagi pelaku industri terkait pengelolaan sektor pertambangan mineral dan batu-bara.