Inilah Daftar Lengkap Proyek IKN Nusantara yang Dibiayai APBN

JAKARTA -- Pemerintah segera memulai pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara setelah Undang-Undang IKN ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 15 Februari lalu. Pembangunan tahap pertama berlangsung sepanjang tahun 2022-2024 yang mencakup sejumlah infrastruktur dasar.

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Scenaider Clasein Hasudungan Siahaan mengatakan sebagian besar pembiayaan IKN Nusantara masih menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain dikuras dari kantong negara, pembiayaan IKN Nusantara juga akan melibatkan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

"Terkait rencana kita melakukan pembiayaan pembangunan IKN, buat Bapak dan Ibu atau Kementerian/Lembaga yang nanti harus mengalokasikan resources di 2023 lebih mempertimbangkan perkembangan, kapasitas dan kesiapan," kata Clasein dalam paparan di acara Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, Kamis, 17 Februari 2022.

• Gandeng Anak Usaha Perusahaan Farmasi Asal India, Kalbe Farma (KLBF) Luncurkan Antivirus COVID19 Baru
• Benarkah Efek Samping Vaksin COVID-19 Booster Menimbulkan Rasa Logam di Mulut? Ini Penjelasannya
• Pemerintah Naikkan Plafon KUR Jadi Rp373,17 Triliun Hingga Juni 2022

Dia menyebut ada tiga jenis proyek yang murni dibiayai oleh APBN, yaitu pengembangan kawasan perkantoran dan perumahan, infrastruktur dan pertahanan dan keamanan (hankam).

Untuk proyek pertama, ada beberapa fasilitas yang dibangun, antara lain istana negara, kantor pemerintahan, perumahan, dan pendidikan dan kesehatan.

Proyek kedua mencakup jalan tol, jalan nol tol, simpul konektivitas dan infrastruktur pendukung. Terakhir, proyek pembangunan fasilitas hankam mencakup lahan, sarana prasarana hankam (TNI, Polri, BIN), dan penyajian KIPP tahap 1A dan 1B.

Sementara itu, ada satu jenis proyek lain yang dibiayai secara bersama-sama antara APBN dan KPBU, yaitu proyek perumahan, PKM, fasilitas masyarakat, dan aset lingkungan.

Satu proyek terakhir akan dikerjakan menggunakan skema KPBU/BUMN/swasta, yaitu mencakup proyek energi/kelistrikan dan telekomunikasi.

"Kami harapkan proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan yang bisa menghasilkan dana dan bisa positif secara financially dan feasible itu sebaiknya diserahkan saja ke swasta," ungkap Clasein.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan bahwa pembangunan IKN Nusantara di Sepaku, Penajem Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur menjadi satu dari delapan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023.

Nantinya pembangunan IKN meliputi infrastruktur dasar dengan target luas area pembangunan 5.600 Hektare (Ha) pada tahun 2023.

Adapun total luas kawasan IKN mencapai 56.180 Ha dengan luas pengembangan IKN sebesar 199.962 Ha. Sedangkan luas Kawasan Strategis Nasional IKN 256.142 Ha.

Infrastruktur dasar yang dikebut pertama-tama adalah pengerjaan jalan, jembatan dan pelabuhan. Anggaran pembangunan untuk tahap awal telah diusulkan oleh Kementerian PUPR sebesar Rp46 triliun kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Total anggaran IKN mencapai Rp501 triliun yang bersumber dari APBN, swasta, dan KPBU.

Suharso mengatakan pembangunan IKN Nusantara akan berlangsung selama 20-an tahun hingga usia emas Indonesia pada tahun 2045 dan setelahnya.

"Dengan nama Nusantara, Ibu Kota Negara Republik Indonesia merepresentasikan konsep kesatuan yang mengakomodasi kekayaan kemajemukan Indonesia," katanya dalam keterangan pers, Kamis, 17 Februari.