logo
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara langsung mengantarkan keberangkatan Presiden Republik Turkiye, Recep Tayyip Erdoğan beserta Ibu Emine Erdoğan ke Pakistan pada Rabu, 12 Februari 2025.
Dunia

Inilah Kesepakatan Prabowo dan Erdogan Soal Gaza

  • Kedua pemimpin menegaskan sikap mereka terhadap kekerasan dan genosida yang tidak proporsional di Jalur Gaza serta komitmen bersama untuk mendukung kemerdekaan Palestina.

Dunia

Muhammad Imam Hatami

ANKARA - Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sepakat untuk mendorong gencatan senjata segera di Gaza dan memastikan akses bantuan kemanusiaan bagi warga sipil Palestina. Kesepakatan ini diumumkan setelah pertemuan empat mata dan pertemuan bilateral keduanya di Istana Kepresidenan Turki, Ankara, Kamis malam, 10 April 2025 waktu setempat.

Dalam pernyataan bersama (joint statement) yang disampaikan, kedua pemimpin menegaskan sikap mereka terhadap kekerasan dan genosida yang tidak proporsional di Jalur Gaza serta komitmen bersama untuk mendukung kemerdekaan Palestina.

“Kami mengapresiasi sikap Indonesia terhadap isu Palestina. Dalam beberapa waktu ke depan, kami akan terus bekerja sama dengan Indonesia membangun kembali Gaza, dan membela kepentingan Palestina,” jelas Presiden Erdogan, kala menyampaikan pernyataannya di Ankara, 10 April 2025.

Kerja sama ini menjadi sinyal kuat dari dua negara mayoritas Muslim yang memiliki pengaruh diplomatik di kawasan masing-masing. Erdogan selama ini dikenal vokal dalam mendukung Palestina, sementara Prabowo menunjukkan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang lebih aktif dalam isu kemanusiaan global dan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.

“Kita terus bersama-sama akan mendukung kemerdekaan Palestina. Kami juga mendukung stabilitas di Suriah, dan perdamaian di Ukraina. Kedua belah pihak sepakat untuk terus saling membantu dalam memperjuangkan hal-hal ini,” ujar Presiden Prabowo dalam kesempatan yang sama.

Erdogan menyebut Prabowo sebagai “mitra strategis baru” dalam upaya internasional menghentikan penderitaan warga Palestina.

Keduanya juga menyatakan kesiapan untuk meningkatkan kontribusi kemanusiaan melalui jalur diplomatik dan kerja sama dengan organisasi internasional seperti Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan PBB. 

Kementerian Luar Negeri RI mengonfirmasi bahwa Indonesia tengah menyiapkan pengiriman bantuan medis, logistik, dan personel ke perbatasan Rafah bersama otoritas Mesir dan Bulan Sabit Merah Turki.

Langkah ini sejalan dengan seruan internasional untuk membuka koridor kemanusiaan di Gaza, yang kini menghadapi krisis listrik, air, obat-obatan, dan kelaparan akibat blokade berkepanjangan.

Presiden Prabowo dan Presiden Erdogan dijadwalkan bertemu kembali dalam World Islamic Leaders Summit di Istanbul pada Mei mendatang, yang akan menjadi ajang lanjutan untuk memperkuat solidaritas negara-negara Muslim terhadap Palestina.

Migrasi Warga Palestina ke Indonesia

Prabowo juga mengumumkan rencana relokasi warga Gaza ke Indonesia. Isu rencana Indonesia akan menampung warga Gaza sebenarnya telah mulai berembus sejak 19 Januari 2024, kala Trump menyebut Indonesia menjadi salah satu negara yang akan menampung warga Palestina yang dipindahkan. 

Prabowo menekankan evakuasi warga Gaza ke RI hanya sementara. Jika kondisi Gaza sudah memungkinkan, warga yang dievakuasi harus kembali tempat asal. "Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini, kedua mereka di sini hanya sementara sampai pulih sehat kembali dan pada saat mereka pulih dan sehat kembali, kondisi Gaza sudah memungkinkan mereka harus kembali ke daerah mereka asal," ujarnya.

Rencana ini disebut sebagai bagian dari misi kemanusiaan dan solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina. Prabowo ingin agar Indonesia memberikan perlindungan sementara bagi sekitar 1.000 warga Gaza yang menjadi korban konflik bersenjata antara Israel dan Hamas. 

Namun, wacana tersebut segera memicu perdebatan publik dan menuai kritik dari berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri, karena dinilai berisiko secara politik dan diplomatik, serta berpotensi memupus harapan kemerdekaan Palestina.