Inilah Tantangan dan Potensi RI jadi Basis Industri Halal Dunia

JAKARTA – Rudy Salahuddin, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan sangat ironis bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia justru mimim kontribusi dalam basis industri halal secara global.

Menurut Rudy, ada beberapa tantangan bagi industri halal Tanah Air untuk berkembang, pertama adalah ukuran dan sebaran usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) yang beragam dan tidak menjadi klaster. Kedua, edukasi dan literasi digital pelaku UMKM yang masih rendah, dan ketiga adalah pola pembinaan dari pemerintah.

“Kami mengakui, selama ini tidak membedakan mana UMKM makers dan traders. Ini jadi kendala saat melakukan pembinaan. Maka di UU Cipta Kerja kami sudah bedakan nanti untuk pembinaannya,” kata Rudy dalam acara secara virtual di Jakarta, Selasa, 20 Oktober 2020.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

Misalnya, ke depan pemerintah akan fokus untuk klasterisasi UMKM makers atau produsen. Untuk UMKM traders atau penjual, Rudy mengaku bukan pemerintah tidak melakukan pembinaan, hanya saja memang UMKM produsen memang menghadapi lebih banyak tantangan dibanding UMKM penjual.

“UMKM traders lebih bisa survive dalam perdagangan dibanding UMKM yang memproduksi barang. Ini tantangan yang harus dipecahkan lewat kolaborasi pelaku usaha dan pelaku digital,” tambah Rudy.

Potensi Industri Halal

Rudy optimistis, peluang industri halal Indonesia masih sangat terbuka lebar. Menurut survei McKenzie Juni 2020 menunjukkan kenaikan penjualan di platform digital sebanyak 26% dan terdapat 3,1 juta transaksi tiap hari selama pandemi COVID-19.

Angka tersebut masih punya peluang sangat besar, dengan penduduk hampir 300 juta orang, pelaku UMKM masih memiliki ruang untuk memasok produk domestik untuk keperluan kantor, sekolah hingga liburan.

Meskipun industri fesyen sudah maju signifikan, namun untuk keuangan syariah Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga, khususnya Malaysia.

Kolaborasi antara pemerintah dengan pelaku digital juga diharapkan tidak hanya mengembangkan UMKM, namun juga saluran produk halal melalui unit-unit di masing-masing platform digital.

Jika ekosistem keduanya sudah optimal, baik pelaku UMKM dan platform digital yang memiliki unit saluran produk halalpun akan ikut berkembang.

“Jadi saatnya sekarang bekerja sama bukan sekadar bersama sama kerja. Bagi kami, pelatihan digital pemasaran dan manajemen produk halal bagi seribu UMKM ini adalah bentuk kolaborasi nyata untuk memperkuat UMKM di tanah air.”