Ilustrasi pembangunan ramah lingkungan.
Makroekonomi

Inovasi Pembiayaan Kunci Pembangunan Ramah Lingkungan

  • Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut inovasi pembiayaan jadi kunci penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Makroekonomi

Rizanatul Fitri

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut inovasi pembiayaan jadi kunci penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. 

Berbagai kebijakan fiskal termasuk insentif pajak juga ikut berperan sebagai katalisator untuk mendorong daya tarik investasi hijau di bidang efisiensi energi. Hal ini ia sampaikan dalam seminar bertajuk "Energy Efficient Mortgage (EEM) Development Throughout ASEAN Countries" di Hotel Mulia Jakarta, Selasa 22 Agustus 2023.

"Melalui insentif fiskal dan inovasi instrumen pembiayaan, kita punya kekuatan untuk membuka jalan bagi perubahan yang berkelanjutan," jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Rabu 23 Agustus 2023.

Pemerintah terus mendayagunakan APBN guna mendukung berbagai proyek terkait isu perubahan iklim. Sejumlah upaya telah dilakukan di antaranya melalui Penandaan Anggaran Perubahan Iklim/Climate Budget Tagging (CBT) serta peluncuran green sukuk, green bonds, blue bonds, dan SDG bonds.

"Kita juga mengeluarkan sejumlah insentif fiskal untuk menarik investasi swasta dalam proyek dan industri hijau. Antara lain seperti tax holiday, tax allowance, serta berbagai fasilitas dalam PPN, pajak impor, dan pajak properti," terang Sri Mulyani.

Meski demikian, ia menuturkan proses menuju pembangunan ramah lingkungan masih menemui sejumlah tantangan. "Hambatan finansial, yang ditandai dengan tingginya biaya di muka dan terbatasnya akses permodalan membayangi jalan menuju pembangunan gedung dan infrastruktur berkelanjutan dengan prinsip efisiensi energi," ujarnya.

Menurutnya, investasi yang diperlukan untuk membuat bangunan ramah lingkungan tidaklah sedikit. Ia menuturkan berdasarkan data IFC, wilayah Asia Pasifik membutuhkan investasi sebesar US$17.8 triliun atau setara Rp272.749 triliun (asumsi kurs Rp15.323 per dolar AS). 

Sementara di Indonesia sendiri diperkirakan membutuhkan US$200 miliar atau sekitar Rp3.064 triliun untuk kebutuhan investasi dalam membuat bangunan ramah lingkungan.

"Dengan kata lain, pemerintah harus me-leverage berbagai opsi pembiayaan untuk mendukung proyek-proyek bangunan ramah lingkungan di Indonesia. Ini adalah tantangan yang membutuhkan solusi inovatif dan upaya kolaboratif tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga bagi seluruh negara anggota ASEAN," tegasnya.

Sri Mulyani kembali menegaskan terkait langkah menuju efisiensi energi tidak bisa dilakukan sendirian. Perlu kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, industri, serta masyarakat untuk bekerja sama demi mewujudkan masa depan di mana efisiensi energi menjadi fondasi dari pembangunan yang berkelanjutan di wilayah ASEAN.