Insentif Kendaraan Listrik Dikritik, Sri Mulyani: Indonesia Jangan Hanya jadi Penonton

JAKARTA - Kebijakan pemerintah untuk mengulirkan kendaraan listrik menuai ragam kritik baik anggota DPR hingga Politisi . Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat bicara terkait hal tersebut

Menurut Sri mulyani, kebijakan pengembangan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) merupakan upaya pemerintah untuk mendorong percepatan transformasi ekonomi. Apalagi negara lain seperti Amerika Serikat hingga Eropa tengah lebih dulu menerapkannya.

"Dukungan terhadap pengembangan ekosistem industri KBLBB juga dilakukan di banyak negara seperti di AS, Eropa, Tiongkok, dan beberapa negara tetangga kita seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna Masa Sidang V, dilansir pada Rabu, 31 Mei 2023.

• Telkom (TLKM) Bagikan Dividen Rp48,1 T dalam 3 Tahun Terakhir, Inilah Jumlah Setoran yang Diterima Negara
• Jet Elon Musk Terpantau Sudah Mendarat di China
• Dorong Transisi Energi, PGN Fokus Gasifikasi Kilang Pertamina

Tak hanya itu, Menkeu mengatakan, kebijakan KLBB juga turut menciptakan nilai tambah tinggi, perluasan kesempatan kerja, serta penggunaan energi yang ramah lingkungan. Sehingga dapat menurunkan emisi, serta efisiensi subsidi energi.

Maka Sri mulyani berharap Indonesia tidak hanya menjadi penonton. Apalagi RI dapat menjadi produsen mineral dengan melimpahnya cadangan yang ada.

Menkeu menjelaskan insentif yang diberikan pemerintah itu sejalan dengan kebijakan produsen kendaraan di sejumlah negara maju yang beralih memproduksi kendaraan listrik di 2035-2045.

Untuk itu, pemerintah memperkenalkan serangkaian insentif yang diarahkan baik dari sisi suplai maupun demand untuk menstimulus investasi dan penggunaan kendaraan listrik oleh masyarakat secara luas.

Perlukah Sebenarnya Insentif Kendaraan Listrik?

Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan sebenarnya Indonesia sedang alami krisis transportasi umum dan krisis keselamatan lalu lintas.

Menurut Djoko sasaran pemerintah pada insentif motor listrik adalah pelaku Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM). Sejatinya, pelaku UMKM tidak butuh motor listrik, tetapi membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya, akses pasar, pelatihan SDM.

Saat ini, setiap pelaku UMKM sudah memiliki sepeda motor, bahkan lebih dari satu motor dalam rumah tangganya, jelas tidak tepat sasaran. Jika belajar dengan beberapa negara di Eropa, industri sepeda motor tidak berkembang di sana. Di manca negara, transportasi  umum sudah bagus, baru kebijakan mobil listrik dibenahi dan bukan target motor listrik.

Sedangkan kata Djoko, tujuan pemerintah memberikan insentif untuk pembelian sepeda motor dan mobil listrik sepertinya lebih untuk menolong industri sepeda motor dan mobil listrik yang sudah telanjur berinvestasi dan berproduksi.

Insentif itu jangan sampai akhirnya justru dinikmati orang yang tidak berhak atau orang kaya serta memicu kemacetan di perkotaan. Selain akan menambah kemacetan, juga akan menimbulkan kesemrawutan lalu lintas dan menyumbang jumlah kecelakaan lalu lintas yang semakin meningkat.