Intimidasi Masih jadi Ancaman Jurnalis Peliput Isu Lingkungan

JAKARTA—Konferensi Kebebasan Pers Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di Palembang menyoroti ancaman serius terhadap jurnalis peliput isu lingkungan yang berpotensi meningkat. Bertepatan dengan Hari Kebebasan Pers Dunia yang diperingati setiap 3 Mei, konferensi tersebut menjadi bagian Kongres XII AJI di Palembang, Sumatra Selatan, 3-5 Mei 2024. 

AJI mempertemukan jaringan organisasi jurnalis di Asia Tenggara yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja dan, Timor Leste untuk membahas hubungan antara krisis iklim, demokrasi dan kebebasan Pers. 

Tujuannya untuk mempererat solidaritas di tengah kesamaan ancaman internal dan eksternal di masing-masing negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Serangan terhadap pers semakin masif dalam bentuk regulasi yang represif, kekerasan, dan penyensoran. 

Ketua Panitia Kongres XII AJI, Mahdi Muhammad, mengatakan tema "Menjaga Kebebasan Pers untuk Keadilan Iklim dan Demokrasi" dipilih karena perubahan iklim menjadi isu yang menarik perhatian publik. 

Mahdi menyebut banyak konferensi iklim yang belum menghasilkan tindakan signifikan untuk mengurangi atau bahkan menghentikan pemanasan global. Itu merespons bumi yang semakin panas, permukaan air laut semakin tinggi, penggundulan hutan semakin parah, dan banjir di mana-mana. 

Persoalan tersebut berdampak pada kehidupan manusia. Upaya mengurangi dampak perubahan iklim, misalnya dengan beralih ke kendaraan listrik tidak serta merta mengurangi permasalahan lingkungan. 

Baca Juga: Investigasi Global: Ekspor Pasir Laut Rusak Lingkungan, Ketahanan Pangan dan Langgar HAM

Masalahnya, penambangan besar-besaran terjadi dan berdampak pada lingkungan dan masyarakat. "Saat masyarakat adat menuntut haknya supaya lingkungannya tidak terganggu, mereka akan berhadapan dengan politisi, pengambil kebijakan, dan pebisnis," ujar Mahdi. 

Jurnalis kemudian terjun ke lapangan untuk meliput dan  melaporkannya. Harapannya, pemerintah memperhatikan keseimbangan antara pembangunan dan menjaga kelestarian lingkungan, tidak hanya kepentingan generasi saat ini, melainkan generasi mendatang. 

Ironisnya, jurnalis justru mengalami pelecehan, intimidasi, dan ancaman karena pemberitaan mereka dianggap meresahkan. Ancaman tersebut tidak hanya sekadar ancaman verbal, tapi juga melalui berbagai peraturan dan ancaman pembunuhan. 

Data Reporter Without Borders atau RSF hingga tahun 2020 menunjukkan terdapat 53 pelanggaran dan ancaman terhadap jurnalis yang meliput isu lingkungan hidup. Dalam beberapa dekade terakhir, 20 jurnalis tewas saat meliput isu lingkungan. Sebanyak 10 orang di antaranya meninggal dunia pada periode 2015-2020. 

Di Indonesia serangan terjadi dalam bentuk pelecehan atau intimidasi. Pada Juli 2023 misalnya, seorang jurnalis media asing yang meliput penambangan nikel di Halmahera Tengah menjadi korban intimidasi petugas keamanan perusahaan tambang. 

Data AJI pada 2023 menggambarkan 15 jurnalis Indonesia mendapat intimidasi karena meliput isu lingkungan hidup. “Kami yakin tren intimidasi berpotensi meningkat,” kata dia. 

Kepercayaan pada Media Massa

Sehari sebelum Konferensi Kebebasan Pers, AJI menggelar Indonesia Fact Checking Summit (IFCS). Ini merupakan forum nasional yang membahas tren gangguan informasi, artificial intelligence, dan ekosistem media selama Pemilu 2024.

Kegiatan ini dihadiri lebih dari 500 peserta dari jurnalis, pers mahasiswa, akademisi, pengelola media, NGO, dan kedutaan sejumlah negara. IFCS menggelar beberapa talkshow mengenai kepercayaan publik pada media dan bagaimana ruang redaksi bekerja membuat berita cek fakta. 

Pada talkshow pertama dengan tema Kepercayaan Publik pada Media, sebagai pemapar adalah Muhammad Heychael yang menyampaikan hasil riset yang berjudul Korelasi Literasi Media dan Preferensi Politik dengan Kepercayaan Media. Riset ini adalah kerja sama AJI dan Remotivi pada tahun 2023. 

Riset melibatkan total 2.040 responden, di setiap kota di seluruh Indonesia, Heychael mencoba menjawab pertanyaan tentang kaitan antara literasi media dan preferensi politik dengan kepercayaan pembaca kepada media massa.

Sejumlah temuan didapati dari penelitian ini. Antara lain, kepercayaan kepada media arus utama cukup tinggi, mencapai 70,2 persen. Literasi media para pembaca juga disebut tinggi. Serta mayoritas preferensi politik pembaca lekat dengan nilai demokrasi liberal.

Temuan lain, literasi media disebut tidak berkaitan dengan tingkat kepercayaan media. Begitu juga dengan preferensi politik pembaca. "Hasilnya, literasi media tidak berkaitan dengan kepercayaan pada media. Juga preferensi politik berkorelasi lemah dengan kepercayaan media," kata Heychael.