<p>Ilustrasi bendungan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) / Pixabay</p>
Nasional

Keren! Investor Australia Bangun PLTA di Kaltara Rp180 Triliun

  • Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mendapat suntikan investasi sebesar Rp180 triliun dari perusahaan Australia, Fortescue Future Industries Pty Ltd, anak usaha Fortescue Metals Group.

Nasional

Sukirno

Sukirno

Author

TARAKAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mendapat suntikan investasi sebesar Rp180 triliun dari perusahaan Australia, Fortescue Future Industries Pty Ltd, anak usaha Fortescue Metals Group.

Insyaallah tahun ini investor dari Australia akan masuk melaksanakan pembangunan proyek PLTA. Itu nilai investasinya lebih kurang Rp180 triliun,” kata Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang di Tarakan, dilansir Antara, Kamis, 20 Mei 2021.

Investasi tersebut bertujuan untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Kayan di Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan.

Zainal menambahkan bahwa selain itu, rencananya investasi ini juga akan masuk ke Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi, Tanjung Palas Timur, Bulungan.

“Diperkirakan kegiatan pada investasi mega proyek ini akan bisa merekrut lebih kurang 7.000 tenaga kerja. Tentu ini akan menjawab masalah pengangguran di Kaltara ini,” kata Gubernur.

Sementara, Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Yansen TP menuturkan, investasi hijau perlu didorong untuk mengoptimalkan keberlangsungan lingkungan selain juga tetap mendorong pertumbuhan ekonomi.

Apalagi, pemerintah sudah mengungkap rencana pembangunan proyek kawasan industri hijau terintegrasi berbasis hydropower yang akan dibangun di Kaltara.

Kawasan industri yang luasnya mencapai 12.500 hektare itu bahkan menjadi salah satu kawasan industri hijau terbesar di dunia.

“Kita punya potensi yang bisa menghasilkan energi. Tapi dulu kita tidak punya kebijakan itu. Nah, sekarang kita sudah punya kebijakan itu,” kata Yansen.

Dia berharap para investor yang masuk bisa serius dan memiliki komitmen. Jangan hanya sekadar hanya untuk mendapatkan kesempatan atau mendapatkan izin, tapi harus diwujudkan.

“Harapan kita, izin itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Tentu dengan cara progres pekerjaan harus jelas,” kata Wagub. (SKO)