Israel Desak Sekjen PBB Mengundurkan Diri

JAKARTA - Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan menolak pandangan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengenai konflik dengan Hamas yang berlangsung sejak awal Oktober 2023. Dia menuntut Guterres mengundurkan diri karena komentarnya dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB, Selasa 24 Oktober 2023. 

Ini kali pertama Duta Besar Israel meminta secara terbuka agar Sekretaris Jenderal PBB mundur dari jabatannya,  “Sekretaris Jenderal PBB yang menunjukkan pemahaman terhadap kampanye pembunuhan massal anak-anak, perempuan, dan orang tua tidak pantas untuk memimpin PBB,” tulis Gilad Erdan di X.

“Saya menuntutnya untuk segera mengundurkan diri. Tidak ada pembenaran atau alasan untuk berbicara dengan mereka yang menunjukkan simpati terhadap kekejaman paling mengerikan yang dilakukan terhadap warga Israel dan orang-orang Yahudi,” tegasnya.

• Arab Saudi Umumkan Peluncuran Esports World Cup
• Nilai Bitcoin Melonjak, Waspadai Aksi Profit Taking di Kisaran Harga Ini
• Jokowi Singgung Untung Rugi Proyek MRT dan LRT

Kekecewaan juga diserukan Israel dalam pertemuan DK PBB, terutama ketika Guterres menyatakan pelanggaran hukum internasional terjadi di Gaza. Ia juga menegaskan, tidak ada alasan yang dapat membenarkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Hamas pada 7 Oktober 2023.

Tanpa menyebutkan Israel, Guterres mengingatkan tentang hukuman kolektif terhadap warga Palestina dalam waktu terakhir. “Saya merasa prihatin dengan pelanggaran hukum kemanusiaan internasional yang terjadi di Gaza. Biar saya perjelas. Tidak ada pihak dalam konflik bersenjata yang berada di atas standar hukum kemanusiaan internasional,” kata Guterres dalam pertemuan Dewan Keamanan.

Guterres juga menyinggung rakyat Palestina menjadi sasaran dari pendudukan yang menyesakkan selama 56 tahun terakhir. Dia menekankan pada anggota Dewan Keamanan PBB bahwa serangan Hamas juga memiliki faktor pengaruh dari luar.

Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen sangat marah atas pernyataan tersebut sambil menceritakan serangan pada 7 Oktober, yang kini menjadi serangan mematikan dalam sejarah Israel. “Tuan Sekretaris Jenderal, Anda tinggal di dunia apa?” kata Cohen, seperti yang dilaporkan oleh Arab News, Selasa.

Ia kembali menyinggung Israel ketika menarik diri dari Gaza pada tahun 2005. “Kami telah menyerahkan seluruh Gaza kepada masyarakat Palestina hingga setiap inci tanahnya. Tidak ada pertentangan mengenai kepemilikan tanah di Gaza.”

Dalam sesi Dewan Keamanan PBB, mempertemukan para diplomat terkemuka, termasuk Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Blinken sebelumnya menolak seruan untuk gencatan senjata, dengan alasan bahwa hal tersebut hanya akan memungkinkan Hamas untuk berkumpul kembali.

Pekan lalu, Amerika Serikat (AS) menggunakan hak veto dalam pemungutan suara mengenai rancangan resolusi krisis tersebut, dengan alasan bahwa resolusi tersebut dinilai tidak cukup mendukung hak Israel untuk membela diri.

Blinken juga menyatakan, AS telah mengajukan resolusi baru yang mencakup masukan substantif. Dia mempertanyakan terkait mengapa tidak ada lagi reaksi marah terhadap pembunuhan warga Israel.

“Kita perlu menegaskan hak setiap negara untuk melindungi dirinya sendiri dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Tidak ada anggota Dewan Keamanan ini, dan tidak ada negara di seluruh organisasi ini, yang dapat atau akan menerima pembantaian penduduknya,” ujar Blinken.

• Seperti Perjodohan, Tinder Ajak Teman dan Keluarga Pengguna Berperan Sebagai Pencari Jodoh
• Jatuh Tempo Obligasi Wijaya Karya Mundur ke 2025
• Penumpang Kapal Pesiar ke Bali Naik 99 Persen Hingga Oktober 2023

Menteri Luar Negeri Otoritas Palestina, Riyad Al-Maliki, saingan dari Hamas, dalam pertemuan tersebut mengkritik lambannya Dewan Keamanan. “Kekerasan yang terus berlangsung, yang dilakukan dengan sengaja, sistematis, dan kejam oleh Israel sebagai kekuatan pendudukan terhadap warga sipil Palestina yang tinggal di bawah pendudukan ilegal, harus dihentikan,” ujarnya.

“Adalah tugas kemanusiaan bersama kita untuk menghentikannya. Kegagalan yang berulang kali terjadi di dewan ini adalah tidak dapat dimaafkan,” tambahnya.